Jakarta, Detiktoday.com – Ketua Komisi V DPR RI, Lasarus, menanggapi viralnya kondisi jalan rusak di wilayah Bedayan, Kecamatan Sepauk, Kabupaten Sintang. Ia menegaskan persoalan infrastruktur jalan di Sintang bukan hanya terjadi di satu titik, melainkan hampir merata di berbagai wilayah.
Menurut Lasarus, indeks kemantapan infrastruktur jalan di Kabupaten Sintang saat ini masih sangat rendah, hanya sekitar 12 persen.
Angka tersebut jauh tertinggal dibandingkan kabupaten lain di Kalimantan Barat seperti Melawi (34 persen), Sekadau (36 persen), Sanggau (37 persen), dan Kapuas Hulu (38 persen).
“Bukan hanya Bedayan yang jalannya rusak. Hampir seluruh wilayah Sintang menghadapi kondisi serupa. Ini menjadi perhatian serius,” ujarnya, dikutip Senin (4/5/2026).
Ia menjelaskan, penanganan jalan di wilayah Sepauk sebenarnya sudah masuk dalam rencana pembangunan pemerintah sebelum viral di media sosial.
Ruas yang akan dikerjakan dimulai dari Manis Raya menuju Bulu Kuning, kemudian dilanjutkan ke Desa Libau.
“Bedayan itu berada di antara Bulu Kuning dan Libau. Jadi sebelum viral pun sudah kita agendakan dalam pembangunan,” jelasnya.
Lasarus menegaskan bahwa melalui program Instruksi Presiden (Inpres) Jalan Daerah, seluruh ruas jalan di Kabupaten Sintang yang dinilai mendesak akan menjadi prioritas penanganan, bukan hanya Bedayan.
Di sisi lain, ia mengakui kondisi infrastruktur jalan yang rusak semakin membebani masyarakat, terutama saat musim hujan seperti sekarang.
Karena itu, ia berharap program Inpres Jalan Daerah tetap mendapatkan alokasi anggaran pada tahun 2026.
“Kami berharap ini tetap menjadi prioritas pemerintah, apalagi di tengah kondisi anggaran infrastruktur daerah yang mengalami penurunan, baik di APBD kabupaten, provinsi, maupun Dana Alokasi Khusus,” katanya.
Lasarus juga menyampaikan apresiasi kepada masyarakat, khususnya warga Bedayan, yang telah menyuarakan kondisi jalan di daerahnya hingga menjadi perhatian luas.
“Saya berterima kasih kepada anak-anak di Bedayan yang sudah menyampaikan keluhannya. Mereka mewakili suara masyarakat Kalimantan Barat, terutama daerah-daerah dengan kondisi jalan yang memprihatinkan,” ucapnya.
Ia menambahkan, perbaikan infrastruktur jalan membutuhkan anggaran besar dan tidak bisa dilakukan sekaligus. Namun, pemerintah akan berupaya menanganinya secara bertahap.
Menurutnya, pembangunan jalan daerah sangat penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, menekan biaya produksi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
“Kalau infrastruktur baik, biaya produksi turun, ekonomi tumbuh, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Pada akhirnya masyarakat bisa benar-benar menjadi tuan di daerahnya sendiri,” pungkasnya.
