Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi XII DPR RI Sigit K Yunianto mendorong pemerintah daerah yang memiliki pertambangan rakyat untuk segera memproses dan menyelesaikan berbagai perizinan guna mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat penambang.
“Kita harus segera memberikan kepastian hukum kepada rakyat yang menggantungkan hidup dari pertambangan rakyat. Jangan biarkan mereka terus beroperasi dalam ketidakpastian hukum,” ujar Sigit saat dihubungi di Palangka Raya, Senin.
Menurut Sigit, pertambangan rakyat sebagai salah satu pilar ekonomi kerakyatan perlu mendapatkan perlindungan dan kepastian usaha yang jelas.
Baca: Ganjar Pranowo Tegaskan Komitmennya Untuk Berantas KKN
Politisi PDI Perjuangan itu menekankan perlu adanya regulasi hukum yang terpisah khusus untuk pertambangan rakyat, yang tidak lagi dicampuradukkan dengan regulasi pertambangan skala besar.
Kewenangan pengaturan dan pengawasan, kata dia, sebaiknya diberikan kepada daerah baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota.
“Regulasi harus disederhanakan, tidak berbelit-belit, sehingga mudah diakses dan dijalankan oleh masyarakat. Desentralisasi kewenangan ini penting, agar daerah dapat lebih cepat merespons kebutuhan lokal,” tegasnya.
Selain itu, Sigit juga menyambut baik peran Asosiasi Pertambangan Rakyat Indonesia (APRI) yang telah terbentuk di berbagai daerah.
Ia berharap APRI dapat aktif mendukung upaya pemerintah dalam memberikan edukasi kepada para penambang, khususnya terkait penggunaan bahan kimia agar tetap memperhatikan kelestarian lingkungan hidup.
“APRI sudah hadir di seluruh daerah, ini adalah kekuatan besar. APRI harus membantu mengedukasi anggotanya tentang praktik penambangan yang ramah lingkungan. Dengan begitu, pertambangan rakyat dapat berjalan secara berkelanjutan,” kata mantan Ketua Asosiasi DPRD Kota Seluruh Indonesia (ADEKSI) periode 2020-2025.
Baca: Ganjar Beri Kunci Untuk Dapatkan Pekerjaan Bagi Generasi Muda
Mantan Ketua DPRD Kota Palangka Raya tiga periode itu menambahkan, bahwa dukungan APRI sangat strategis karena dapat menjadi mitra pemerintah dalam saling mengisi dan memperjuangkan nasib pertambangan rakyat.
Kolaborasi antara DPR, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan asosiasi seperti APRI diharapkan dapat melahirkan kebijakan yang pro-rakyat sekaligus menjaga kelestarian alam.
Pertemuan tersebut diikuti berbagai pihak terkait pertambangan rakyat dan diharapkan dapat menjadi langkah konkret menuju revisi regulasi yang lebih berpihak kepada masyarakat kecil.
