Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi IX DPR RI, Pulung Agustanto, mengingatkan potensi badai pemutusan hubungan kerja (PHK) dapat menjalar hingga ke desa-desa apabila tekanan ekonomi terus memburuk.
Menurutnya, pelemahan nilai tukar rupiah, gangguan rantai pasok, hingga kenaikan harga energi tidak hanya berdampak pada sektor industri, tetapi juga berpotensi memicu persoalan sosial baru di masyarakat.
“Harus ada antisipasi dini tentang dampak pelemahan rupiah. Kondisi tersebut bisa memicu gelombang pengangguran baru di desa dan berkembang menjadi krisis sosial,” kata Pulung kepada SURYA.co.id, Jumat (22/5).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Pulung mengatakan, gejolak kurs rupiah tidak bisa hanya dipandang sebagai persoalan ekonomi makro atau pergerakan pasar semata.
Dampaknya, kata dia, akan dirasakan langsung oleh masyarakat ketika biaya hidup meningkat dan perusahaan mulai tertekan.
“Yang perlu dipahami, pelemahan rupiah bukan sekadar angka di layar perdagangan. Dampaknya bisa masuk ke dapur melalui kenaikan biaya hidup, dan tekanan terhadap lapangan kerja,” ujarnya.
Menurut kader PDI Perjuangan itu, struktur ekonomi Indonesia saat ini sangat terhubung dengan kondisi ekonomi global. Banyak sektor industri masih bergantung pada bahan baku, mesin dan komponen impor.
Ketika dolar menguat, harga energi meningkat, dan rantai pasok terganggu, kondisi tersebut dinilai dapat memengaruhi kemampuan perusahaan untuk bertahan.
“Kita tidak ingin pilihan akhirnya adalah pengurangan tenaga kerja,” katanya.
– Pelemahan rupiah dinilai dapat menekan industri nasional
– Kenaikan harga energi disebut memperbesar beban perusahaan
– Gangguan rantai pasok berpotensi memicu PHK
– DPR meminta pemerintah menyiapkan mitigasi sejak dini
Pulung mengingatkan dampak PHK tidak hanya terjadi di kawasan industri atau kota besar. Desa, menurut dia, dapat menjadi wilayah yang ikut menanggung dampak ketika para pekerja kehilangan pekerjaan dan kembali ke kampung halaman.
“Jika memicu PHK massal, desa akan menanggung gelombang pengangguran baru. Ini harus diantisipasi sebelum krisis ekonomi berubah menjadi krisis sosial,” tegasnya.
Ia menilai desa tidak bisa hanya diposisikan sebagai tempat kembali saat kondisi ekonomi di perkotaan memburuk. Kapasitas ekonomi pedesaan juga memiliki keterbatasan untuk menyerap tenaga kerja dalam jumlah besar.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
“Jangan sampai desa menjadi tempat pelarian masalah, sementara kapasitas ekonomi dan sosial desa tidak pernah disiapkan untuk menampungnya,” ujar Pulung.
Pulung meminta pemerintah bergerak lebih cepat menyiapkan langkah mitigasi terhadap potensi dampak ketenagakerjaan. Ia juga menekankan pentingnya perlindungan pekerja dan penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak.
Menurutnya, Kementerian Ketenagakerjaan perlu mengaktifkan Satgas PHK sebagai langkah pencegahan sebelum gelombang pemutusan hubungan kerja terjadi lebih luas.
“Dalam kondisi seperti ini, Kementerian Tenagakerja perlu mengaktifasi Satgas PHK. Bukan hanya bekerja ketika PHK terjadi tetapi yang jauh lebih penting untuk mencegah terjadinya PHK,” tutupnya.
