Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi VII DPR RI Samuel JD Wattimena meminta Kementerian UMKM RI lebih terbuka dalam menyampaikan data serta program pemberdayaan UMKM kepada masyarakat.
Hal tersebut disampaikan Samuel dalam rapat kerja Komisi VII DPR RI bersama Menteri UMKM RI, di Jakarta, Senin 18 Mei 2026.
Dalam rapat tersebut, Samuel menyoroti klaim peningkatan penanganan masalah pelaku UMKM yang disampaikan kementerian. Informasi tersebut perlu dijelaskan secara rinci agar masyarakat mengetahui sejauh mana program pemerintah benar-benar berjalan di lapangan.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Ada peningkatan yang signifikan, ini perhitungannya di daerah mana? Persisnya pelaku-pelakunya siapa? Karena ini penting untuk mengimbangi berita-berita negatif yang berkembang di masyarakat,” ujarnya melalui keterangan tertulis.
Ia mengatakan, berbagai persoalan UMKM yang ramai diperbincangkan di media sosial terjadi di banyak daerah di Indonesia. Karena itu, pemerintah diminta tidak hanya menyampaikan capaian dalam bentuk laporan administratif semata.
Samuel menilai masyarakat perlu mendapatkan informasi yang jelas mengenai bentuk kepedulian pemerintah melalui program-program Kementerian UMKM. “Jangan hanya jadi omongan di atas kertas dan hanya disampaikan saat rapat dengar pendapat. Masyarakat perlu tahu di mana program itu berjalan,” katanya.
Baca: Ini Deretan Program Ganjar Pranowo Yang Berhasil Tekan Angka
Selain itu, Samuel juga menyoroti pernyataan Kementerian UMKM terkait penyediaan pasar di berbagai daerah untuk membantu pemasaran produk UMKM. Ia meminta kementerian menjelaskan secara detail lokasi pasar yang telah dibuka serta mekanisme bagi pelaku UMKM yang ingin bergabung dalam program tersebut.
“Kalau memang ada pasar yang dibantu pemerintah, harus dijelaskan daerah mana saja dan bagaimana sistemnya supaya UMKM bisa ikut berpartisipasi,” ucapnya.
Menurut Samuel, keterbukaan informasi mengenai program pemberdayaan dan pemasaran akan membantu pelaku UMKM memahami akses dukungan pemerintah sekaligus meningkatkan kepercayaan publik terhadap program kementerian.
