Detiktoday.com, TANAH DATAR – Nagari Andaleh Baruh Bukit, Kecamatan Sungayang, menggelar Musyawarah Nagari (Musnag) untuk menyepakati prioritas usulan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Nagari Tahun 2027. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Wali Nagari Andaleh Baruh Bukit, Rabu (17/6/2026).
Pelaksanaan Musnag tersebut merupakan bagian dari tahapan perencanaan pembangunan nagari yang mengacu pada peraturan perundang-undangan, termasuk ketentuan Kementerian Desa serta Peraturan Bupati Tanah Datar terkait penyusunan dan penetapan prioritas pembangunan nagari.
Musyawarah dihadiri perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kabupaten Tanah Datar, Camat Sungayang Hardi Falah, Wali Nagari Andaleh Baruh Bukit Afrizal, Ketua BPRN Aswanto, unsur UPT, tokoh masyarakat, serta berbagai elemen masyarakat lainnya.
Dalam sambutannya, Wali Nagari Andaleh Baruh Bukit, Afrizal, mengajak seluruh masyarakat untuk bersatu dan berpartisipasi aktif dalam pembangunan nagari. Ia menekankan pentingnya keterbukaan dan komunikasi yang baik demi kemajuan bersama.
“Jika ingin memajukan nagari, mari kita bersatu padu. Jangan sampai muncul isu atau informasi yang disampaikan di belakang tanpa dasar yang jelas, karena hal itu justru dapat menghambat pembangunan nagari,” ujar Afrizal.
Ia juga menegaskan bahwa kantor wali nagari selalu terbuka bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasi, kritik maupun masukan demi kemajuan nagari.
“Apabila ada persoalan atau hal-hal yang perlu disampaikan, silakan datang langsung ke kantor wali nagari. Kami siap menerima dan menampung setiap aspirasi masyarakat demi kemajuan Nagari Andaleh Baruh Bukit,” katanya.
Sementara itu, Camat Sungayang Hardi Falah mengapresiasi komitmen Wali Nagari dalam membangun pemerintahan yang transparan dan terbuka kepada masyarakat.
“Kami mengapresiasi sikap tegas dan keterbukaan yang ditunjukkan wali nagari. Kebersamaan dan kekompakan merupakan modal penting dalam mewujudkan pembangunan nagari yang lebih baik,” ujarnya.
Hardi juga mengingatkan bahwa keterbatasan anggaran yang dimiliki nagari saat ini menuntut pemerintah nagari untuk aktif menjalin komunikasi dan koordinasi dengan berbagai pihak, termasuk para anggota legislatif.
“Dengan kondisi anggaran yang terbatas, pemerintah nagari perlu aktif membangun komunikasi dengan anggota DPRD kabupaten, provinsi maupun DPR RI untuk memperjuangkan bantuan pembangunan melalui dana pokok pikiran (pokir) maupun program-program lainnya yang dapat mendukung kemajuan nagari,” pungkasnya.
