Detiktoday.com, SIDOARJO – Kabupaten Sidoarjo kembali menjadi rujukan daerah lain dalam pengelolaan pemerintahan dan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD). Kali ini, Pemerintah Kabupaten Karangasem, Bali melakukan kunjungan kerja untuk mempelajari strategi Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan PAD di tengah kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.
Bupati Sidoarjo Subandi menerima langsung kunjungan Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata di Pendopo Delta Wibawa, Jumat (8/5/2026). Dalam pertemuan tersebut, Subandi didampingi Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Sidoarjo Ainur Rahman serta Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Sidoarjo Eri Sudewo.
Bupati Karangasem I Gusti Putu Parwata mengatakan, Kabupaten Sidoarjo dinilai memiliki berbagai kemajuan, terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah dan pemanfaatan teknologi pemerintahan untuk mendukung kemandirian fiskal daerah.
“Sidoarjo ini banyak kemajuannya. Kami ingin belajar langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam meningkatkan pendapatan daerah di tengah adanya pengurangan TKD,” ujarnya.
Menurutnya, tantangan daerah saat ini tidak hanya berkaitan dengan penurunan Transfer ke Daerah (TKD), tetapi juga pembatasan belanja pegawai maksimal 30 persen dari APBD.
“Di Karangasem belanja pegawai masih mencapai 46 persen, sehingga kami perlu mencari strategi dan inovasi,” tambahnya.
Selain membahas pengelolaan PAD, I Gusti Putu Parwata juga melihat peluang kolaborasi antardaerah, termasuk dalam pengembangan sektor pariwisata sebagai langkah memperkuat perekonomian daerah.
Sementara itu, Bupati Sidoarjo Subandi menjelaskan, peningkatan PAD di Kabupaten Sidoarjo tidak hanya mengandalkan kawasan industri, namun juga diperkuat melalui sistem digital dan pengawasan berbasis teknologi.
“Untuk meningkatkan PAD selain dari berbagai kawasan industri yang ada di Sidoarjo, kami juga memiliki dashboard untuk mengetahui perkembangan pendapatan setiap triwulan. Dengan sistem non tunai, semua transaksi dapat dipantau sehingga tidak ada celah retribusi yang melanggar,” katanya.
Subandi menambahkan, Pemkab Sidoarjo saat ini juga tengah mengembangkan sistem data warehouse yang terintegrasi dengan seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) guna mendukung optimalisasi pendapatan daerah.
“Dashboard monitoring dan data warehouse akan mengintegrasikan data aktif dari seluruh OPD. Setelah data terkumpul dapat dibandingkan dan dipantau setiap saat,” jelasnya.
Menurutnya, sistem tersebut juga akan mendukung monitoring proyek strategis daerah, tata kelola pemerintahan, pengadaan barang dan jasa, hingga pelayanan publik secara real time.
“Upaya ini dilakukan untuk efektivitas dan transparansi tata kelola pemerintahan, sehingga perkembangan pendapatan, pengeluaran, pelayanan publik hingga proyek strategis daerah dapat terus terpantau secara real time,” tambahnya.
Subandi berharap penguatan sistem digital, koordinasi lintas OPD, serta sinergi dengan DPRD dan berbagai mitra dapat terus mengoptimalkan peningkatan PAD Kabupaten Sidoarjo di tengah kebijakan efisiensi anggaran pemerintah pusat.
