Tinjau Bekasi, Tuti Turimayanti Tekankan Penataan Izin Lahan untuk Pembangunan Berkelanjutan

Detiktoday.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, menyoroti pentingnya peninjauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap perizinan pemanfaatan lahan di Jawa Barat. Hal itu ia sampaikan saat mengikuti kunjungan kerja Komisi I DPRD Jawa Barat ke Kabupaten Bekasi, Rabu (21/1/2026).

Kunjungan kerja tersebut merupakan bagian dari agenda pengawasan terhadap kebijakan perizinan yang dijalankan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya pada sektor-sektor strategis yang berkaitan langsung dengan penggunaan ruang dan tanah. Evaluasi mencakup berbagai bidang usaha, mulai dari pertambangan, industri, perhotelan, rumah makan, hingga perizinan air bawah tanah, air permukaan, dan fasilitas parkir. Rangkaian kegiatan juga dilengkapi dengan pemantauan langsung ke sejumlah kawasan industri.

Dalam keterangannya, Tuti menegaskan bahwa perizinan harus ditempatkan sebagai instrumen pengendali pembangunan, bukan semata-mata alat mendorong investasi. Oleh karena itu, izin yang telah diterbitkan perlu ditinjau secara berkala untuk memastikan pemanfaatannya sesuai dengan tata ruang, ketentuan lingkungan, serta kebutuhan masyarakat.

“Pengelolaan perizinan yang baik akan berdampak luas, bukan hanya pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga pada keberlanjutan lingkungan dan kesejahteraan sosial. Evaluasi rutin menjadi penting agar tidak ada lahan yang disalahgunakan atau dibiarkan tidak produktif,” kata Tuti.

Ia menilai Kabupaten Bekasi memiliki karakteristik khusus sebagai kawasan industri besar, sehingga membutuhkan koordinasi yang kuat antara pemerintah provinsi, pemerintah daerah, dan pelaku usaha. Sinergi tersebut dinilai penting untuk menjaga kepatuhan terhadap regulasi sekaligus meminimalkan potensi persoalan di lapangan.

Tuti juga menekankan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam setiap proses perizinan. Menurutnya, tata kelola yang terbuka akan memberikan kepastian hukum bagi dunia usaha sekaligus melindungi kepentingan masyarakat dan lingkungan sekitar.

Dalam kegiatan pemantauan lapangan, Komisi I DPRD Jawa Barat meninjau langsung kesesuaian antara izin yang diberikan dengan aktivitas usaha yang berjalan, termasuk dampaknya terhadap lingkungan sekitar kawasan industri.

Hasil dari evaluasi dan pemantauan tersebut, lanjut Tuti, akan dirumuskan menjadi rekomendasi DPRD Jawa Barat bagi Pemerintah Provinsi Jawa Barat. Rekomendasi ini diharapkan dapat menjadi dasar penyempurnaan kebijakan perizinan agar lebih efektif, efisien, dan berorientasi pada pembangunan berkelanjutan.

“Harapannya, tata kelola perizinan di Jawa Barat dapat berjalan lebih tertib, adil, dan mampu mengoptimalkan pemanfaatan lahan demi kepentingan masyarakat luas,” pungkasnya.