Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi II DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, membantah tudingan yang menyebut dirinya terlibat dalam pengelolaan dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Bantahan tersebut disampaikan melalui unggahan di akun Facebook pribadinya yang kemudian ramai diperbincangkan publik.
“Kata buzzer preman sampah itu, saya dan Adian punya dapur MBG? Kasih tahu di mana, saya hibahkan buat ibu bapak kalian,” tulis Deddy dalam statusnya, dikutip Minggu (14/6/2026).
Unggahan tersebut muncul sebagai respons atas isu yang mengaitkan dirinya dan sesama politisi PDI Perjuangan, Adian Napitupulu, dengan kepemilikan maupun pengelolaan dapur MBG. Status yang diunggah Deddy pun mendapat perhatian luas dari warganet.
Hingga siang hari, unggahan tersebut tercatat memperoleh ribuan tanda suka dan ratusan komentar. Sebagian komentar bernada humor, namun mayoritas memberikan dukungan kepada Deddy serta menilai pihak yang melontarkan tudingan tersebut sebagai buzzer.
Munculnya spekulasi mengenai keterlibatan sejumlah politisi dalam pengelolaan dapur MBG tidak terlepas dari berkembangnya isu dugaan penyimpangan dalam program tersebut. Isu itu menguat setelah salah satu pihak yang disebut terkait dalam perkara MBG dikabarkan mengajukan diri sebagai justice collaborator dan mengklaim adanya keterlibatan sejumlah tokoh politik lintas partai.
Meski demikian, hingga saat ini belum terdapat bukti yang menunjukkan bahwa Deddy Sitorus maupun Adian Napitupulu memiliki atau mengelola dapur MBG. Dalam bantahannya, Deddy bahkan secara terbuka menantang pihak yang menuduh untuk membuktikan klaim tersebut.
Sejumlah pihak juga menilai tudingan tersebut tidak sejalan dengan sikap Deddy yang selama ini dikenal kritis terhadap pelaksanaan Program MBG. Dalam berbagai unggahan media sosial sebelumnya, ia beberapa kali menyoroti aspek pengelolaan anggaran hingga efektivitas manfaat program bagi masyarakat.
Pada sejumlah kesempatan, Deddy mempertanyakan apakah Program MBG benar-benar berfokus pada pemenuhan gizi anak sekolah atau justru dimanfaatkan untuk kepentingan pihak tertentu. Ia juga menyoroti perhatian pemerintah terhadap tenaga pendidik, tenaga kesehatan, serta aparatur yang bertugas di wilayah perbatasan.
Di daerah pemilihannya di Kalimantan Utara, Deddy disebut kerap menerima aspirasi masyarakat terkait pelaksanaan MBG, terutama mengenai kualitas menu serta belum tersedianya dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di sejumlah wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Menurut Deddy, Program MBG merupakan program yang dibiayai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), sehingga manfaatnya merupakan hak masyarakat yang harus dirasakan secara merata.
“Yang jelas, MBG itu sumber dananya dari APBN. APBN itu dari uang rakyat. Jadi MBG itu bukan soal kebaikan pemerintah memberikan makan kepada anak sekolah, tetapi hak masyarakat untuk menerima manfaatnya,” ujarnya.
Hingga kini, isu mengenai dugaan keterlibatan sejumlah politisi dalam pengelolaan dapur MBG masih berkembang di ruang publik. Namun terkait nama Deddy Sitorus, belum ada bukti maupun keterangan resmi yang menunjukkan adanya keterlibatan dalam pengelolaan atau kepemilikan dapur Program Makan Bergizi Gratis.
