Tuti Turimayanti Ajak Pemerintah Desa Maksimalkan Anggaran demi Kesejahteraan Warga
Detiktoday.com – Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, menyerukan agar penggunaan anggaran pemerintah, baik di tingkat provinsi maupun desa, dilakukan secara lebih efektif dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. Pesan itu ia sampaikan dalam kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Pemerintahan Tahun Anggaran 2025 yang berlangsung pada Kamis (16/10/2025) di Kampung Pasir Tarasi RT 01 RW 04, Desa Cijambu, Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat.
Acara tersebut dihadiri oleh Kepala Desa Cijambu, perangkat desa, dan sejumlah tokoh masyarakat. Dalam forum ini, Tuti bersama peserta berdiskusi mengenai pentingnya fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pemerintahan desa, khususnya dalam hal pengelolaan dan penyerapan anggaran pembangunan.
Tuti menekankan bahwa setiap pengeluaran dana publik harus memiliki manfaat yang jelas dan dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. “Anggaran bukan sekadar angka dalam laporan, tetapi instrumen nyata untuk memperbaiki kesejahteraan rakyat. Karena itu, penggunaannya harus tepat sasaran,” tutur legislator dari Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Ia menjelaskan bahwa DPRD memiliki tanggung jawab penting dalam mengawal jalannya kebijakan pemerintah daerah, termasuk memastikan bahwa setiap program pembangunan sesuai dengan kebutuhan warga. “Kami mendorong desa agar lebih transparan, partisipatif, dan akuntabel dalam mengelola keuangan publik. Dengan begitu, masyarakat dapat ikut mengawasi dan menikmati hasilnya,” ujar Tuti.
Dalam sesi dialog, warga menyampaikan berbagai aspirasi, antara lain perbaikan infrastruktur jalan desa, penyediaan air bersih, serta peningkatan sarana pendidikan. Menanggapi hal tersebut, Tuti menyebutkan bahwa pembangunan di tingkat akar rumput merupakan fondasi utama dalam menciptakan pemerataan kesejahteraan di Jawa Barat.
“Desa adalah pondasi pembangunan. Jika anggaran desa dikelola secara benar dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, maka kemajuan daerah akan lebih cepat tercapai,” tegasnya.
Lebih lanjut, Tuti menyoroti pentingnya sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten, dan desa agar pelaksanaan program tidak tumpang tindih. Ia menegaskan bahwa pengawasan harus dipahami sebagai bentuk tanggung jawab bersama untuk memastikan tata kelola pemerintahan berjalan baik.
“Tujuan pengawasan bukan mencari kesalahan, tetapi memastikan setiap kebijakan dijalankan dengan efektif, efisien, dan sesuai aturan,” pungkasnya.
Melalui kegiatan tersebut, Tuti berharap kerja sama antara DPRD, pemerintah desa, dan masyarakat dapat terus diperkuat guna menciptakan pengelolaan anggaran yang transparan, tepat guna, serta berdampak langsung pada peningkatan kesejahteraan warga.
