Tuti Turimayanti Tekankan Pentingnya Sinergi Antarinstansi dalam Pengelolaan Aset Daerah
Detiktoday.com – Anggota Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat, Tuti Turimayanti, menyoroti pentingnya memperkuat koordinasi dan sinergi antarinstansi pemerintah dalam pengelolaan aset daerah. Menurutnya, kolaborasi yang baik antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota menjadi kunci agar aset yang dimiliki dapat dimanfaatkan secara optimal serta terhindar dari persoalan tumpang tindih kewenangan.
“Koordinasi antarlembaga harus berjalan efektif. Jangan sampai aset yang berpotensi besar justru tidak dimanfaatkan dengan baik, bahkan menjadi beban karena tidak digunakan secara produktif,” ujar Tuti.
Pernyataan itu disampaikan Tuti saat melakukan kunjungan kerja Komisi I DPRD Jawa Barat ke Kota Cirebon, Senin (3 November 2025), dalam rangka meninjau pengelolaan aset Kantor Gubernur Bale Jaya Dewata Cirebon. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan bahwa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikelola dengan prinsip transparansi, efisiensi, dan kebermanfaatan bagi masyarakat.
Rombongan Komisi I diterima oleh perwakilan Pemerintah Kota Cirebon, serta dihadiri sejumlah pejabat dari BPKAD, Satpol PP, dan instansi terkait lainnya. Dalam kesempatan itu, Tuti menegaskan bahwa aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat di berbagai wilayah memiliki potensi besar untuk mendukung pembangunan daerah, asalkan pengelolaannya dilakukan secara tepat dan berorientasi pada kebutuhan publik.
“Aset daerah tidak cukup hanya tercatat dalam administrasi. Pemerintah perlu menjadikannya sebagai instrumen pembangunan yang benar-benar memberi dampak bagi peningkatan kualitas layanan masyarakat,” tuturnya.
Politisi dari PDI Perjuangan itu juga menekankan pentingnya optimalisasi pemanfaatan aset pemerintah agar lebih produktif dan memiliki nilai tambah. Ia mendorong agar aset daerah dapat difungsikan untuk kegiatan yang memberi manfaat langsung, seperti pusat pelayanan publik terpadu, fasilitas pendidikan, ruang kreatif masyarakat, atau sarana pengembangan UMKM.
“Kita ingin setiap aset daerah menjadi bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Tidak boleh ada aset strategis yang dibiarkan terbengkalai atau tidak memberi manfaat,” tegasnya.
Tuti menambahkan, pengelolaan aset daerah harus berpihak pada kepentingan rakyat. Dengan manajemen yang transparan dan kolaboratif, aset publik dapat menjadi sumber daya penting bagi kemajuan daerah.
“Aset daerah adalah milik masyarakat, sehingga pengelolaannya harus diarahkan untuk sebesar-besarnya kepentingan publik,” pungkasnya.
