Usulan Muhaimin Iskandar Terkait BPIP
Detiktoday.com – Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengusulkan agar Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi diganti.
Muhaimin beralasan, BPIP belum bekerja secara efektif dalam melaksanakan tanggung jawabnya menyatukan bangsa Indonesia melalui dialog yang jujur dan terbuka.
“Kalau enggak efektif ya diganti saja, enggak apa-apa, menurut saya biasa saja, supaya lebih efektif,” kata Muhaimin saat menyampaikan sambutan selaku Ketua Majelis Pembina Nasional Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) pada acara puncak peringatan Hari Lahir ke-62 PMII di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4).
Menurut Cak Imin, saat ini masih ada api dalam sekam di tengah masyarakat Indonesia yang disebabkan perbedaan pilihan politik. Wakil ketua DPR itu juga berpandangan, hal itu tercermin dari peristiwa pengeroyokan terhadap dosen Universitas Indonesia (UI) Ade Armando pada pekan lalu.
“Pemukulan Ade Armando bukan peristiwa personal, pemukulan Ade Armando adalah peristiwa ada bara api yang masih terendam di dalam bangsa ini, ini harus dibuka dan dibicarakan sehingga tidak menyisakan apapun di kemudian hari,” kata Cak Imin.
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar alias Cak Imin kembali ungkit soal penundaan pemilu. Ia mengaku tidak masalah bila usul menunda Pemilu 2024 yang ia lontarkan ditolak banyak pihak. Hal ini disampaikannya untuk merespons pernyataan Ketua Umum PMII Abdullah Syurki yang menegaskan pihaknya menolak penundaan Pemilu 2024 pada acara peringatan Hari Lahir ke-62 PMII di Museum Nasional, Jakarta, Senin (18/4).
“Saya sebelum naik panggung ditegur Kiai Ma’ruf (Wakil Presiden Ma’ruf Amin), tadi Ketua Umum PMII menolak pemilu ditunda, ini yang mau pidato yang mengusulkan pemilu ditunda. Namanya usul masa enggak boleh? Memang negara demokrasi enggak boleh usul? Ya kalau PMII nolak ya enggak apa,” kata Cak Imin disambut tawa hadirin.
Ia jelaskan bahwa alasannya mengusulkan penundaan Pemilu 2024 adalah agar pemerintahan Presiden Jokowi – Ma’ruf Amin dapat menyelesaikan program yang tertunda akibat pandemi Covid-19.
“Dua tahun stuck enggak ngapa-ngapain tho? Kita pertemuan susah, anggaran di DPR habis untuk ngurusi pandemi, IKN belum tergarap sama sekali gara-gara dua tahun. Ya wajar kalau ada usulan itu,” ujar pria yang juga menjabat Wakil Ketua DPR itu.
