Wakil Ketua DPRD Jabar Ineu Purwadewi Harap Pemprov Penuhi Kebutuhan Unit Sekolah Baru
Detiktoday.com – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari berharap pemerintah Provinsi Jawa Barat terus berupaya memenuhi kebutuhan unit sekolah baru bagi daerah-daerah yang menjadi prioritas.
“Skala prioritas tentunya akan terus kita dorong kepada pihak pemerintah provinsi Jawa Barat dalam mengatasi persoalan pendidikan di Jawa Barat ini.” Katanya.
Ineu juga menyikapi persoalan sistem zonasi pada PPDB online. Menurut Ineu, sistem zonasi harus menyesuaikan dengan kondisi masyarakat di tiap kecamatan. Seperti dicontohkan dan terjadi di Kecamatan Ciater Kabupaten Subang.
“Persoalan zonasi masih menjadi polemik di sejumlah wilayah di Jawa Barat, apalagi di daerah terpencil contohnya di Kecamatan Ciater, Kabupaten Subang selama ini menjadi daerah blank zonasi. Anak-anak mereka akhirnya kesulitan masuk sekolah negeri, khususnya SMA Negeri atau sederajat,” ujar Ineu.
Ineu menuturkan, jika jarak sekolah terdekat bagi masyarakat yang berada di Jalan Raya Cagak, Kecamatan Jalancagak, kabupaten Subang berjarak lebih dari 8 kilometer, sehingga para calon siswa tidak bisa masuk ke sekolah negeri melalui jalur zonasi.
“Kasihan, masyarakat yang jauh dari sekolah negeri dipastikan tidak akan memperoleh jatah dari sistem zonasi yang ditetapkan pemerintah,” imbuh legislator PDI Perjuangan asal Dapil XI Jabar, meliputi Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang ini.
Oleh karenanya, dari hal tersebut menjadi alasan utama masyarakat meminta SMAN Ciater segera dibangun sekaligus mendesak masuk dalam daftar wilayah prioritas pembangunan unit sekolah baru.
Ineu menyebutkan, sistem zonasi memang menyulitkan. Permasalahan itu tak hanya dirasakan oleh Jabar, tapi juga provinsi lain seperti Jateng dan Jatim.
“Sistem zonasi ini memang bikin sulit. Selain kasus di Kecamatan Jalancagak, masih banyak kasus yang sama di daerah lain, apalagi dengan jumlah kepadatan penduduk yang tinggi tapi kuota sekolah negeri sangat terbatas,” tuturnya.
Ineu menyebutkan, seperti keberadaan SMA Negeri 1 Cisalak yang merupakan bentuk tanggung jawab pemerintah menyikapi persoalan PPDB.
“Kehadiran SMA Negeri 1 Cisalak 4 tahun lalu menjadi salah satu bentuk upaya pemerintah dalam hal pemerataan pendidikan. Apalagi permasalahan PPDB yang berdampak banyak siswa tidak bisa melanjutkan ke SMA Negeri dikarenakan tidak bisa masuk Zonasi, ini harus dipecahkan bersama antara Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Kabupaten/kota,” tuturnya.
Ineu berharap kehadiran SMA Negeri 1 Cisalak ini bisa menjadi contoh bagi pemerintah kabupaten/kota lainnya.
“Kolaborasi dibutuhkan antara pemerintahan provinsi Jawa Barat dengan kabupaten/kota dalam hal pemerataan pendidikan tingkat SMA/SMK. Seperti SMA Negeri 1 Cisalak yang baru berdiri 4 tahun sudah bisa memberikan kelulusan yang ke dua dengan raihan prestasi para siswa siswinya. Meski harus menggunakan tanah yang ada di Kecamatan Cisalak Kabupaten Subang, proses pemerataan pendidikan bisa terus dilakukan dan menghasilkan anak didik yang berprestasi,” kata Ineu
