Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Ineu Purwadewi Dorong Optimalisasi Peran Pesantren
Detiktoday.com – Wakil Ketua DPRD Jawa Barat Dr. Hj. Ineu Purwadewi Sundari, S.Sos., MM mengatakan Pesantren merupakan lembaga pendidikan yang memiliki peran penting dalam membangun bangsa. Provinsi Jawa Barat telah memiliki Perda Penyelenggaraan Pesantren yang pertama di Indonesia sehingga kemajuan pesantren memiliki dasar hukum yang lebih jelas.
“Pondok pesantren merupakan lembaga pendidikan yang sangat berperan penting sebagaimana sekolah umum lainnya. Jawa Barat telah memiliki Perda penyelenggaraan Pesantren, dengan adanya Perda ini, kita berharap nantinya tidak ada lagi keraguan dari pemerintah daerah untuk membantu membangun segala fasilitas di pesantren dengan dasar hukum yang lebih jelas,” ujar Ineu Purwadewi saat dikonfirmasi, Selasa 04 April 2023.
Hal ini disampaikan Ineu saat melaksanakan Sosialisasi Perda Jawa Barat Nomor 1 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pesantren sekaligus memberikan santunan kepada Anak Yatim & Jompo di Desa Sukajaya, Kecamatan Sumedang Selatan, Kabupaten Sumedang, Senin 03 April 2023.
Ineu menjelaskan, berdasarkan perda tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Barat akan bertanggungjawab menetapkan rencana pengembangan pesantren baik program lima tahunan maupun program tahunan.
“Melalui perda ini, hak-hak pesantren akan dilindungi seperti dalam hal pendanaan. Kemudian kesejahteraan penghuni pesantren diperhatikan baik ustaz dan staf pengajar maupun para santri melalui program ekonomi seperti yang saat ini sedang berjalan One Pesantren One Product (OPOP),” imbuh legislator PDI Perjuangan asal Dapil XI Jabar, Kabupaten Sumedang, Majalengka dan Subang ini.
Menurutnya, ada tiga fokus bantuan untuk ponpes sesuai Perda Pesantren. Pertama, hak menerima anggaran, hak mendapatkan pembinaan, serta hak menerima pemberdayaan dari pihak pemerintah.
“Untuk pembinaan tidak termasuk pembinaan bidang pendidikan dan kurikulum, karena setiap ponpes sudah punya kurikulum dan silabus masing-masing, yang biasanya berdasarkan almamaternya, namun Pemerintah Provinsi Jabar siap menyediakan pembinaan bidang pendidikan dan kurikulum bagi ponpes yang memerlukan,” kata Ineu.
Ineu mengakui jika sampai saat ini implementasi Perda penyelenggaraan Pesantren tersebut belum optimal.
Meski demikian, Ia optimis, seiring waktu semua butir pasal dalam perda tersebut bisa dijalankan dan semakin banyak pesantren yang bisa meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan, sarana peribadatan, sarana penunjang dan kelembagaannya.
“Pemerintah sudah membuat legalitas, harapannya ponpes bisa mengikuti program dari pemerintah baik dari sisi bantuan, pembinaan dan pemberdayaan sesuai Perda Pesantren ini, sehingga nanti bisa kontinu pembangunan di ponpes dengan Perpres dan Perda Pesantren,” tuturnya.
Acara sosialisasi Perda Penyelenggaraan Pesantren tersebut, dihadiri para pengurus DPC PDI Perjuangan Kabupaten Sumedang dan tokoh masyarakat.
Selain sosialisasi Perda, kegiatan ini juga diisi dengan pembacaan doa bersama dan pemberian santuan kepada anak yatim dan panti jompo yang ada di Sumedang.
