Weni Dwi Aprianti Minta Pemerintah Antisipasi Dampak Pelonggaran PPKM Darurat
Detiktoday.com – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, hasil evaluasi PPKM Darurat Jawa-Bali selama 3-20 Juli 2021 menunjukkan penurunan kasus harian Covid-19.
Kendati demikian, pemerintah tetap memutuskan memperpanjang kebijakan tersebut hingga 25 Juli 2021.
Anggota DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti, S.Ab., mengingatkan terus kepada pemerintah agar semakin ketat dalam penegakan aturan di lapangan sebagai upaya mengantisipasi dampaknya.
Ia menilai, pengendalian penyebaran covid-19 melalui PPKM Darurat selama empat hari kedepan akan menentukan kemampuan Indonesia keluar dari pandemi.
Legislator PDI Perjuangan asal Dapil Jabar 4 Kabupaten Cianjur ini mengingatkan pemerintah daerah khususnya untuk lebih ketat mengawasi kerumunan warga agar target penurunan covid-19 tercapai.
Wacana pelonggran PPKM Darurat pada 26 Juli kata Weni harus diiringi dengan ketegasan dalam menegakkan aturan. Aparat perlu mengawasi secara ketat dan tidak ragu menindak jika terdapat pelanggaran.
“Pemerintah telah mendengar tentang keberatan terkait rencana pelonggaran PPKM. Ketika pelonggaran PPKM diberikan pemerintah pusat dan daerah harus benar-benar ketat, dan tetap memperhatikan protokol kesehatan, tidak hanya didiamkan begitu saja seperti yang kami lihat hari ini,” ujar Weni, Kamis 22/07/2021.
Dia menyampaikan itu, merespons fenomena tren kasus Covid-19 menurun yang justru dikarenakan testing atau pemeriksaan spesimen dikurangi.
“Pemerintah jangan malah kendor karena menuju pelonggaran 26 Juli nanti. Justru, harusnya pemerintah gencar juga melakukan testing kepada masyarakat agar semua benar-benar mengetahui berapa banyak yang positif,” tukasnya.
Meski telah terjadi penurunan kasus harian, bukan berarti pengetatan mobilitas masyarakat langsung dilonggarkan seluruhnya.
Namun, perlu dilakukan secara bertahap guna menghindari kembali terjadinya lonjakan kasus yang signifikan.
