Mahfud MD: Ideologi Pancasila Wajib Dipegang Teguh Pejabat Kepala Daerah
Detiktoday.com – Menko Polhukam Mahfud MD meminta setiap penjabat (PJ) kepala daerah yang baru dilantik untuk mematuhi dan menanamkan ideologi Pancasila saat menjalankan tugasnya nanti. Pasalnya, karena belakangan muncul kelompok yang ingin menerapkan sistem khilafah di Indonesia.
“Khilafah sebagai sistem pemerintahan, itu sekarang sudah mulai muncul belakangan ini, meskipun kecil,” kata Mahfud dalam Rapat Koordinasi dengan Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6).
Mahfud berpandangan, belakangan ini mulai terjadi adanya penurunan kesadaran masyarakat terhadap ideologi Pancasila. Hal itu harus ditangani agar tidak dimanfaatkan oleh pihak tertentu.
Mahfud MD meminta para penjabat (Pj) kepala daerah mewaspadai konflik politik identitas jelang pelaksanaan pemilu serentak tahun 2024. Menurut dia, menjelang pemilu serentak tahun 2024, situasi dan konflik politik identitas akan meningkat.
“Perlu diwaspadai berkembangnya politik identitas yang membangun polarisasi yang mengarah kepada SARA dalam pemilu serentak 2024,” ujarnya.
Mahfud mengajak penjabat kepala daerah melakukan antisipasi.
“Ini bisa memberikan dampak ke masyarakat menjadi terkotak-kotak. Bahkan dapat terbelah kalau ini tidak diantisipasi dari sekarang sehingga bisa membahayakan keutuhan NKRI,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua KPK Firli Bahuri meminta para penjabat kepala daerah menjamin kemudahan investasi di wilayahnya. Menurut Firli, jaminan kemudahan investasi menjadi penting karena hal tersebut merupakan perintah presiden.
“Kalau investasi bapak ibu buka, maka para investor akan masuk ke wilayah. Dengan adanya investasi, maka akan terbuka lapangan pekerjaan, dan itu meningkatkan pendapatan masyarakat,” ujar Firli dalam Rapat Koordinasi dengan Penjabat Pj Kepala Daerah, di Gedung Kemendagri, Jakarta, Kamis (16/6).
Dijelaskan, dengan adanya investasi yang masuk ke Indonesia, maka akan berpengaruh terhadap kesejahteraan rakyat, kekuatan belanja masyarakat, penekanan laju angka pengangguran, hingga dapat menekan laju kemiskinan.
Firli kemudian menegaskan, dalam proses pembukaan investasi, jangan sampai ada tindak pidana korupsi, termasuk suap. Ia menyampaikan kepada para pengusaha, jika ada gubernur kepala daerah yang meminta suap untuk penerbitan izin, maka harus dilaporkan agar ditangkap.
