Jakarta, Detiktoday.com – Ketua DPC PDI Perjuangan Solo sekaligus Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Aria Bima, mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) Solo untuk membuat regulasi guna meringankan biaya hidup buruh dan pekerja di Kota Bengawan.
Hal itu diungkapkan oleh Aria Bima di tengah acara Diskusi Hari Buruh yang digelar oleh DPC PDI Perjuangan Solo di Pasar Legi, dikutip Senin (4/5/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Aria Bima berpendapat pemegang regulasi, yakni pemerintah setempat maupun perusahaan tempat buruh bernaung, tidak hanya fokus dalam pembahasan penentuan upah minimum kota (UMK).
Menurutnya, yang lebih fundamental daripada regulasi pengupahan, pemerintah daerah seharusnya lebih memikirkan solusi agar buruh bisa memenuhi kebutuhan keseharian mereka.
“Saya bicara bahwa kalau nggak bisa menaikkan upah buruh, tidak meningkatkan pendapatannya, ya kurangi pengeluarannya dong,” ungkap Aria Bima.
Ia membandingkan tingkat kesejahteraan buruh di Indonesia dengan pekerja di Vietnam yang menurutnya berbeda jauh.
“Pengeluaran buruh kan ceto (jelas), living cost, tempat tinggal, makan, kesehatan, pendidikan. Buruh di Vietnam itu nggak tinggi-tinggi amat, tetapi tingkat kesejahteraannya, seluruh pengeluarannya ditanggung oleh pemerintah dan pelaku usaha,” lanjutnya.
Aria Bima lebih lanjut berpandangan bahwa pemerintah maupun pemilik usaha di Indonesia lebih fokus kepada nominal pengupahan dan mengesampingkan pemenuhan hak hidup para buruh.
“Nah kita ini terlalu menuntut upah yang naik, tidak memitigasi pengeluarannya apa,” katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Aria Bima menyebut bahwa salah satu pengeluaran harian buruh yang bisa diringankan adalah sektor rekreasi.
“Salah satu pengeluaran kalau saya lihat di Vietnam dan Thailand itu adalah bagaimana buruh dan keluarga itu mendapatkan hak atau kesempatan rekreasi yang ditanggung oleh perusahaan atau negara. Satu bus dibawa ke Tawangmangu contohnya gitu lho. Karena rekreasi itu bagian dari kesejahteraan yang bukan menjadi wilayah privat dia,” tegasnya.
Menilik tingkat kesejahteraan buruh di negara-negara tetangga tersebut, menurut Aria Bima, regulasi untuk meringankan pemenuhan kebutuhan pokok buruh akan sangat bermanfaat ketimbang upaya-upaya peningkatan pengupahan.
“Maksud saya sebaiknya pemerintah daerah kalau tidak bisa menaikkan upah minimum regional, mari kita lihat, anaknya digratiskan sekolah, dipastikan kalau sakit tidak takut karena bayar rumah sakitnya. Kemudian jaminan SD, SMP hingga perguruan tinggi dijaminkan,” urainya.
“Kemudian kebutuhan makan, berasnya kalau perlu mendapatkan harga yang khusus. Ini yang saya maksudkan. Jaminkan pengeluaran buruh tidak terlalu tinggi,” pungkasnya.
