Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi VII DPR RI, Fraksi PDI Perjuangan, Banyu Biru Djarot, menegaskan bahwa negosiasi Agreement on Reciprocal Trade (ART) antara Indonesia dan Amerika Serikat, seluruh elemen bangsa perlu meningkatkan pengawasan secara serius, menyeluruh, dan terukur.
”Ditengah ketidakpastian konflik geopolitik, ART harus dikawal rakyat secara mikroskopik dengan menggunakan ‘kaca pembesar’, karena kata daulat dan merdeka adalah diksi substantif yang harus menjadi spirit dalam negosiasi berjenjang atas tarif resiprokal antara Indonesia & Amerika, dalam hal ini menyangkut marwah bagi bangsa Indonesia,” ujar Banyu Biru.
Ia mengingatkan bahwa setiap klausul dalam ART harus dicermati secara detail agar tidak menimbulkan dampak yang merugikan kepentingan nasional. Menurutnya, berbagai kesepakatan lintas sektor harus dipastikan tetap berada dalam koridor kedaulatan negara.
Baca: Ganjar Membuktikan Dirinya Sebagai Sosok Yang Inklusif
”Harus dipastikan berbagai deal di berbagai lini jangan sampai ada yang mencederai kedaulatan dan independensi negara kita. Kita tidak boleh tergelincir dalam perjanjian yang justru mengunci ruang gerak bangsa sendiri,” tegasnya.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa pengawalan terhadap ART tidak boleh dilakukan secara parsial, melainkan harus melibatkan partisipasi publik sebagai bagian dari kontrol demokratis. Persetujuan rakyat merupakan legitimasi paling utama dalam menentukan langkah ini.
”Pengawalan ART ini harus dilakukan secara kolektif, Isu nya adalah nego nego per items yang harus menguntungkan kedua belah pihak, harus win win solutions. Meminimalisir hal yang asimetris dalam perundingan adalah kunci, makanya kita harus bantu kawal pemerintah kasih masukan dan memonitor perjalanan negosiasi ini,” lanjutnya.
Banyu Biru juga menyoroti potensi dampak langsung terhadap sektor UMKM, khususnya industri tekstil nasional yang selama ini menjadi salah satu penopang ekonomi rakyat sekaligus penyerap tenaga kerja.
“Jangan sampai perjanjian ini justru memukul pelaku UMKM tekstil kita. Mereka adalah salah satu garda depan ekonomi rakyat. Negara wajib hadir memastikan mereka terlindungi dari persaingan yang tidak seimbang,” katanya.
Di sisi lain, ia mengingatkan pentingnya menjaga kedaulatan digital Indonesia yg mutlak harus mencerminkan kedaulatan kita sebagai bangsa merdeka, terutama dalam konteks masuknya klausul perdagangan berbasis teknologi dan data dalam ART.
”Data adalah the new oil sekaligus aset bangsa. Dalam era ekonomi digital, perlindungan data tidak boleh dikompromikan. Kita harus memastikan bahwa setiap klausul terkait perdagangan digital tetap tunduk pada kepentingan nasional dan keamanan data Indonesia,” ujarnya.
Dalam kapasitasnya sebagai legislator, Banyu Biru menegaskan akan menjalankan fungsi pengawasan terhadap pemerintah secara maksimal.
Baca: Jangkar Baja Nilai Ganjar Pranowo Sosok Yang Otentik & Konsisten
“Kami memiliki tanggung jawab konstitusional untuk mengawasi setiap langkah pemerintah dan memastikan seluruh proses ART tetap berada dalam koridor kepentingan nasional, Kita juga harus lihat korelasi dengan posisi geopolitik terkini. Perkembangan perang Iran, posisi Amerika, energi dunia, posisi Negara Eropa, ini adalah peta mozaic yang masih terus berdinamika, seluruh faktor harus di perhitungkan dalam negosiasi ini,” tegasnya.
Ia juga menekankan pentingnya transparansi berbasis data agar publik dapat terlibat aktif dalam pengawasan, sejalan dengan penguatan kebijakan Satu Data Indonesia yang Rancangan Undang-Undang tersebut tengah dibahas di Badan Legislasi DPR RI.
”Ini adalah momentum kebangsaan. Kita wajib secara kolektif memberi masukan dan ikut mengawal dengan kaca pembesar, atau secara mikroskopik. Meminjam istilah inggris itu ada adagium: ‘The devil seats in details.’ Ayo kita cermati. Karena ini hasilnya berdampak riil pada nasib jutaan wong cilik yang berada di struktur ekonomi menengah kebawah, para pelaku UMKM,” tutupnya.
