Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, meminta pemerintah memastikan perlindungan terhadap UMKM dan industri manufaktur nasional dalam pembahasan Persetujuan Kemitraan Ekonomi Komprehensif Indonesia-Kanada (ICA-CEPA).
Hal itu disampaikan Darmadi dalam Rapat Kerja Komisi VI DPR RI bersama Menteri Perdagangan, Budi Santoso, di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Jumat (22/5/2026).
“Takutnya kita buka, tetapi UMKM dan pabrik-pabrik manufaktur di Indonesia justru kalah bersaing,” ujar Darmadi.
Menurut politisi Fraksi PDI Perjuangan itu, kerja sama perdagangan dengan negara maju seperti Kanada harus disertai langkah konkret agar pelaku usaha domestik tetap mampu bersaing di tengah kompetisi global.
Ia menyebut sekitar 77 persen UMKM Indonesia masih belum memiliki daya saing yang cukup kuat untuk menghadapi pasar internasional. Selain itu, Darmadi juga menyoroti tantangan yang dihadapi sektor manufaktur nasional, termasuk industri keramik yang masih terbebani biaya energi tinggi dan persoalan pasokan gas.
Kondisi tersebut dinilai membuat produk dalam negeri menghadapi tekanan besar ketika harus bersaing dengan produk impor. Karena itu, ia meminta pemerintah menyiapkan kebijakan perlindungan yang nyata, mulai dari penguatan kapasitas UMKM, efisiensi biaya produksi, hingga langkah afirmatif untuk menjaga keberlangsungan industri nasional.
Ia menegaskan bahwa perjanjian dagang seharusnya menjadi instrumen untuk memperkuat ekonomi nasional, bukan justru memperbesar tekanan terhadap pelaku usaha domestik. Menurutnya, keberhasilan ICA-CEPA tidak hanya diukur dari jumlah tarif yang dihapus, tetapi juga dari kemampuan Indonesia memanfaatkan peluang tanpa mengorbankan sektor strategis di dalam negeri.
“UMKM dan industri nasional harus menjadi prioritas dalam setiap perjanjian perdagangan internasional,” tegas Politisi asal Dapil DKI Jakarta III itu.
Darmadi menambahkan, Komisi VI DPR RI akan memastikan setiap klausul dalam ICA-CEPA tetap sejalan dengan upaya meningkatkan daya saing nasional, memperluas kesempatan kerja, dan menjaga pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
“Perjanjian ini harus memperkuat, bukan melemahkan, fondasi ekonomi nasional,” pungkasnya.
