Detiktoday.com, SURABAYA – Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawansa, resmi mengukuhkan Shodiqin, S.H., M.M., sebagai Kepala Perwakilan Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Jawa Timur di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (29/5/2026).
Pengukuhan tersebut sekaligus menjadi momentum penguatan program pembangunan kualitas penduduk, percepatan penurunan stunting, dan penanganan pernikahan dini di Jawa Timur.
Dalam arahannya, Khofifah menegaskan pentingnya memperkuat program kependudukan dan keluarga berencana (KB) sebagai bagian dari upaya menciptakan generasi unggul dan berkualitas. Ia juga meminta seluruh jajaran BKKBN Jatim mempercepat penurunan angka stunting yang masih menjadi perhatian nasional.
Menanggapi amanah tersebut, Shodiqin menegaskan komitmennya untuk mengubah paradigma masyarakat terkait program KB. Menurutnya, program keluarga berencana saat ini bukan lagi membatasi jumlah anak, melainkan mengatur jarak kelahiran demi meningkatkan kualitas kesehatan ibu dan anak.
“Pesan yang disampaikan Ibu Gubernur salah satunya adalah bahwa KB bukan membatasi jumlah anak, tetapi mengatur jarak kelahiran. Dengan pengaturan jarak kelahiran yang baik, maka Angka Kematian Ibu (AKI) dan Angka Kematian Bayi (AKB) di Jawa Timur bisa kita tekan serendah mungkin,” ujar Shodiqin usai pengukuhan.
Ia menjelaskan kondisi demografi Jawa Timur saat ini berada pada tren positif. Hal tersebut terlihat dari angka Total Fertility Rate (TFR) Jawa Timur yang berada di angka 1,9 atau lebih rendah dibanding rata-rata nasional sebesar 2,1.
Selain itu, prevalensi stunting di Jawa Timur berhasil ditekan hingga kisaran 14 persen, menjadikan provinsi ini sebagai daerah dengan angka stunting terendah kedua di Indonesia setelah Bali.
“Capaian ini menjadi tantangan besar bagi kami untuk terus mempertahankan dan menurunkannya. Jangan sampai angka stunting ini naik lagi. Karena itu, Kemendukbangga/BKKBN tidak bisa berjalan sendiri. Kami harus memperkuat kolaborasi lintas sektor dengan OPD dan pemerintah kabupaten/kota,” imbuhnya.
Di sisi lain, Shodiqin mengakui masih terdapat tantangan serius yang dihadapi Jawa Timur, khususnya tingginya angka pernikahan dini di kawasan Tapal Kuda. Menurutnya, faktor budaya, ekonomi, hingga tradisi perjodohan masih menjadi penyebab utama praktik tersebut terus terjadi.
“Di beberapa daerah memang masih ada budaya menikahkan anak di usia muda karena anggapan bahwa setelah menikah, tanggung jawab orang tua otomatis beralih ke pasangan anak. Ini yang harus kita luruskan bersama,” katanya.
Sebagai langkah konkret, BKKBN Jawa Timur akan memperkuat edukasi mengenai Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) serta pembangunan ketahanan keluarga dengan menggandeng Dinas Pendidikan, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga jaringan pondok pesantren.
“Kami sangat mengharapkan komitmen dan dukungan penuh dari seluruh pimpinan daerah di Jawa Timur agar program-program penguatan kualitas penduduk ini dapat berjalan optimal dan menyentuh akar rumput,” pungkasnya.
