Jakarta, Detiktoday.com – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Evita Nursanty, mengkritik keras penyampaian materi laporan anggaran oleh Kementerian Pariwisata (Kemenpar).
Evita menuntut Menteri Pariwisata tidak hanya memaparkan program secara rinci, tetapi juga transparan mengenai detail anggaran di setiap lini.
Evita mengeluhkan keterbatasan waktu untuk mempelajari dokumen anggaran yang baru diserahkan oleh pihak kementerian pada malam sebelum rapat kerja (raker) berlangsung.
Baca: Ganjar Ajak Kader PDI Perjuangan Perkuat Demokrasi
“Kami baru menerima materi kemarin malam. Jadi, tidak mungkin kami mendalami setiap anggaran deputi,” ujar Evita dalam Raker Komisi VII bersama Menteri Pariwisata, Kamis (4/6).
Mengingat pentingnya fungsi pengawasan anggaran negara, Evita mengusulkan agar Komisi VII menggelar rapat kerja khusus dalam waktu dekat. Fokusnya adalah membedah sisa anggaran tahun 2026 sekaligus mempersiapkan perencanaan untuk tahun berikutnya.
“Saya menyarankan agar ada waktu khusus untuk membahas anggaran tahun 2026, sebagai persiapan untuk anggaran tahun 2027. Kita harus tahu anggaran tahun 2026 ini seperti apa,” tegas Evita.
Lebih lanjut, politisi PDI Perjuangan ini meminta agar rapat khusus tersebut nantinya menghadirkan seluruh deputi Kemenpar. Ia memberikan catatan khusus agar tiga deputi dengan porsi anggaran terbesar wajib memberikan pemaparan yang komprehensif.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
Senada dengan Evita, Ketua Komisi VII DPR RI dari Fraksi PAN, Saleh Partaonan Daulay, juga mempertanyakan ketidakseimbangan alokasi anggaran yang dipaparkan oleh Menpar. Saleh menyoroti adanya ketidakakuratan data, salah satunya terkait selisih pelaporan di mana tertulis anggaran sebesar Rp150 miliar, namun yang terealisasi hanya Rp144 miliar.
“Kalau Ibu membuat paparan seperti ini, jumlah anggaran di sini harus sama dengan jumlah di halaman empat. Kalau tidak sama, berarti ada yang salah dengan perhitungannya,” kata Saleh.
Ia mengingatkan agar Kemenpar lebih teliti dalam menyajikan data keuangan kepada parlemen. “Ini kan tidak tepat, tidak sesuai, tidak sama jumlahnya. Tidak boleh ada sedikit pun anggaran keuangan negara yang dibahas di rapat yang hilang,” pungkasnya.
