Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, Darmadi Durianto, menyoroti kondisi pasar keuangan nasional yang dinilainya tengah menghadapi tekanan serius. Ia mengungkapkan banyak pelaku usaha dan dunia perdagangan menyampaikan keluhan terkait kondisi ekonomi saat ini, terutama setelah anjloknya Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) dan pelemahan nilai tukar rupiah.
“Banyak pelaku usaha dan dunia perdagangan yang mengeluh pada saya mengenai ekonomi kita saat ini. IHSG jatuh lebih dari 3%, bahkan tembus di bawah level Rp6.000 per hari ini. Sejak dibuka, pasar langsung tertekan tanpa perlawanan,” kata Darmadi Durianto dikutip Sabtu (6/6/2026).
Darmadi menjelaskan, kondisi pasar saham menunjukkan tekanan yang merata hampir di seluruh sektor. Menurutnya, lebih dari 600 saham mengalami penurunan dan tidak terlihat adanya penopang yang mampu menahan pelemahan pasar.
“Tidak ada ribon, tidak ada penopang, lebih dari 600 saham merah. Ini bukan sektoral, ini menyeluruh. Dan di saat hari yang sama, rupiah melemah ke Rp18.000 per dolar US,” ujarnya.
Ia menilai pelemahan IHSG dan rupiah menjadi sinyal adanya arus modal keluar dari pasar domestik. Darmadi menyebut investor asing terus menarik dananya dari Indonesia sepanjang tahun ini.
“Artinya apa? Modal keluar. Investor asing menarik dananya. Netsell sudah lebih dari Rp64 triliun tahun ini,” katanya.
Menurut Darmadi, situasi tersebut tidak bisa dianggap sebagai koreksi pasar biasa. Ia mengingatkan bahwa tekanan yang terjadi berpotensi memberikan dampak luas terhadap perekonomian nasional.
“Bapak ibu sekalian, kalau pasar saham jatuh, rupiah melemah, dan kepercayaan mulai hilang, ini bukan lagi koreksi biasa. Ini warning serius. Year to date, IHSG sudah turun lebih dari 28%,” tegasnya.
Ia menambahkan, dampak pelemahan rupiah tidak hanya dirasakan di sektor keuangan, tetapi juga akan memengaruhi biaya impor dan kegiatan industri nasional.
“Ini tekanan yang tidak bisa dianggap ringan. Dan dampaknya tidak berhenti di pasar keuangan. Ketika rupiah melemah, biaya impor akan naik,” ujar Darmadi.
Lebih lanjut, ia menilai kenaikan biaya impor akan memicu meningkatnya harga bahan baku industri, energi, hingga barang konsumsi yang pada akhirnya membebani masyarakat.
“Bahan baku industri menjadi lebih mahal. Energi menjadi lebih mahal. Barang konsumsi juga ikut terdorong naik,” katanya.
Darmadi mengingatkan bahwa kondisi tersebut akan berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat dan aktivitas ekonomi riil.
“Artinya apa? Tekanannya akan melambat ke dunia usaha, dan pada akhirnya ke masyarakat. Harga bisa naik, daya beli bisa tertekan, ini bukan hanya soal investor,” ujarnya.
Ia juga menilai Indonesia akan menghadapi tekanan berlapis apabila ketergantungan terhadap impor masih tinggi sementara kapasitas produksi dalam negeri belum mampu menggantikan kebutuhan tersebut.
“Ini soal ekonomi real. Kalau impor semakin mahal, sementara produksi dalam negeri belum siap menggantikan, maka kita akan menghadapi tekanan berlapis. Pasar keuangan akan tertekan,” kata Darmadi.
Menurutnya, tekanan tersebut tidak hanya dirasakan pasar keuangan, tetapi juga sektor industri dan masyarakat luas.
“Industri tertekan. Masyarakat pun ikut berdampak. Karena itu pasar tidak butuh janji,” lanjutnya.
Darmadi menegaskan bahwa pasar saat ini membutuhkan kepastian arah kebijakan pemerintah yang terintegrasi, baik di sektor fiskal, moneter, maupun perdagangan.
“Pasar butuh kepastian. Kepastian arah kebijakan, fiskal, monitor, dan perdagangan yang saling terintegrasi. Dan hari ini yang dipertanyakan bukan lagi pasar,” ujarnya.
Ia pun mempertanyakan kesiapan pemerintah dalam mengambil langkah cepat dan tepat untuk mengantisipasi tekanan ekonomi yang semakin besar.
“Yang dipertanyakan adalah, apakah ada perubahan arah kebijakan? Jadi pertanyaannya sekarang, apakah pemerintah siap mengambil langkah yang cepat dan tepat, yang efektif, sebelum tekanan ini benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” pungkasnya.
