Jakarta, Detiktoday.com – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyambut baik berbagai langkah pembenahan yang tengah dilakukan oleh BGN. Kebijakan moratorium pembangunan dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) baru, refocusing penerima manfaat, serta pergeseran fokus dari kuantitas ke kualitas dinilai sebagai langkah konkrit yang dinantikan parlemen.
Menurut Charles, arah baru kebijakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) ini krusial untuk memastikan anggaran negara berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata terhadap perbaikan status gizi masyarakat.
”Moratorium pembangunan dapur baru patut didukung sebagai kesempatan bagi BGN untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola program,” ujar Charles dalam keterangan tertulisnya di Jakarta, Senin (8/6).
Charles menegaskan bahwa jeda ekspansi fisik ini harus dimanfaatkan BGN sebagai momentum untuk memperbaiki prosedur operasional standar (standard operating procedure/SOP) dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM). Lembaga ini wajib memastikan seluruh dapur yang telah beroperasi memenuhi standar ketat keamanan pangan serta kualitas gizi.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Di tengah kondisi keuangan negara yang sedang menghadapi tekanan, keputusan untuk menahan ekspansi dan memprioritaskan pembenahan internal dinilai sebagai pilihan yang bijaksana serta bertanggung jawab.
”Kami juga menilai langkah refocusing penerima manfaat merupakan kebijakan yang rasional dan berbasis kebutuhan,” tambah legislator dari Fraksi PDI-Perjuangan tersebut.
Komisi IX DPR RI mendukung penuh penajaman sasaran ini karena menilai MBG tidak seharusnya diposisikan sebagai program universal untuk semua anak tanpa skala prioritas. Anggaran negara harus difokuskan sebagai instrumen intervensi gizi yang ditujukan langsung kepada kelompok rentan.
Beberapa kelompok prioritas yang mendesak untuk disasar antara lain:
– Balita dan anak usia sekolah dari keluarga prasejahtera.
– Ibu hamil dan ibu menyusui.
– Masyarakat di wilayah dengan prevalensi masalah gizi (stunting) yang tinggi.
”Dengan demikian, anggaran negara dapat difokuskan untuk menghasilkan dampak perbaikan gizi yang nyata dan terukur,” cetus Charles.
Selain penajaman sasaran, Charles mendorong agar momentum pembenahan ini dimanfaatkan untuk mentransformasi model penyediaan makanan. BGN diminta menggeser pendekatan dapur SPPG terpusat menuju sistem school-based kitchen atau dapur berbasis sekolah.
Baca: Ganjar Beri Kunci Untuk Dapatkan Pekerjaan Bagi Generasi Muda
Model dapur berbasis sekolah ini dinilai memiliki banyak keunggulan strategis:
– Efisiensi Logistik: Memotong biaya distribusi karena pengelolaan makanan dilakukan dekat dengan penerima manfaat.
– Optimalisasi Fasilitas: Memanfaatkan sarana prasarana yang sudah tersedia di lingkungan sekolah.
– Pengawasan Ketat: Mempermudah kontrol kualitas dan higienitas makanan secara langsung.
– Pemberdayaan Komunitas: Membuka ruang partisipasi aktif bagi pihak sekolah dan masyarakat sekitar.
”Pendekatan school-based kitchen jauh lebih sejalan dengan tujuan utama MBG sebagai intervensi gizi. Sekolah bisa berperan aktif dalam memastikan kualitas makanan, edukasi gizi, hingga memantau kondisi perkembangan peserta didik,” jelasnya.
Charles memungkas bahwa keberhasilan MBG tidak boleh hanya diukur secara kuantitatif dari jumlah kepala yang menerima makanan. Indikator utamanya adalah sejauh mana program ini mampu menurunkan angka masalah gizi, meningkatkan kesehatan anak, dan mendongkrak kualitas SDM Indonesia ke depan.
