Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR RI, Rio A.J. Dondokambey, mengungkapkan bahwa perempuan di dunia politik sering kali menghadapi realitas digital yang jauh lebih berat dibanding laki-laki.
Di ruang siber, perdebatan politik kerap bergeser dari substansi kebijakan menjadi serangan terhadap gender, penampilan fisik, peran keluarga, moralitas, hingga kehidupan pribadi.
Menurut Rio, stereotip negatif ini sengaja diperkuat melalui tindakan pelecehan, disinformasi, dan intimidasi di media sosial (online).
Baca: Ganjar Ingatkan Kader Banteng se-Jatim: Jaga Uang Rakyat
Isu krusial ini ia sampaikan saat memberikan intervensi pada sesi ke-4 IPU Global Conference of Women Parliamentarians di Beograd, Serbia, Rabu (3/6/2026).
Diskusi global yang berlangsung pada 2–4 Juni 2026 tersebut mengangkat tema khusus mengenai tantangan stereotip, kekerasan, dan disinformasi daring terhadap perempuan di politik.
“Ini bukan hanya masalah komunikasi, ini adalah masalah demokrasi. Ketika pelecehan online membungkam para pemimpin perempuan atau menghambat mereka memasuki kehidupan publik, demokrasi kehilangan suara, perspektif, dan keterwakilan,” tegas Rio kepada Parlementaria, Minggu (7/6/2026).
Politisi muda dari Fraksi PDI Perjuangan ini menilai, jika tidak digunakan dengan bijak, media sosial justru memperkuat narasi berbasis gender yang menyerang atribut pribadi alih-alih membahas kinerja politik.
Oleh sebab itu, Rio mendesak adanya komitmen internasional yang lebih kuat untuk menuntut tanggung jawab dari para penyedia platform digital global. Menurutnya, pemilik platform tidak boleh membiarkan layanan mereka menjadi sarana penyebaran konten berbahaya dan pelecehan.
“Indonesia saat ini sedang menjajaki pendekatan yang lebih kuat terhadap akuntabilitas platform, penciptaan ekosistem digital yang lebih aman, serta transparansi yang lebih besar,” jelasnya.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Rio menegaskan bahwa tantangan ini tidak bisa diselesaikan oleh satu pihak saja. Diperlukan tanggung jawab kolektif yang melibatkan:
– Pemerintah dan Parlemen selaku regulator.
– Platform Digital dan Media sebagai penyedia ruang informasi.
– Masyarakat Sipil dan Lembaga Pendidikan untuk membangun ekosistem sosial yang sehat.
Sebagai penutup, ia memandang pentingnya penguatan ketahanan digital masyarakat melalui edukasi literasi, penanaman etika berkomunikasi daring, serta peningkatan kesadaran terhadap bahaya misinformasi.
“Melindungi perempuan dalam politik bukan berarti membatasi perdebatan demokratis. Ini adalah tentang memastikan bahwa partisipasi politik tetap berjalan dengan aman, penuh hormat, dan setara,” pungkas Rio.
