Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi IV DPR RI, Rokhmin Dahuri, menegaskan keberhasilan mewujudkan Indonesia Emas 2045 tidak cukup hanya mengandalkan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur, maupun peningkatan investasi.
Menurutnya, masa depan Indonesia sangat ditentukan oleh kemampuan bangsa menjaga keseimbangan antara pembangunan dan kelestarian lingkungan hidup melalui penerapan prinsip supremasi ekologi.
“Indonesia memiliki modal yang sangat besar untuk menjadi negara maju. Dengan jumlah penduduk mencapai lebih dari 286,7 juta jiwa, kekayaan sumber daya alam yang melimpah, keanekaragaman hayati yang tinggi, serta posisi geografis yang strategis di jalur perdagangan dunia, Indonesia memiliki seluruh prasyarat untuk menjadi kekuatan ekonomi global,” ujar Prof. Rokhmin Dahuri saat menjadi narasumber utama dalam Leader Lecture bertajuk “Supremasi Ekologi dalam Pembangunan Berkelanjutan” yang diselenggarakan Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (KLH/BPLH) di Jakarta, dikutip Selasa (9/6/2026).
Dalam paparannya, Menteri Kelautan dan Perikanan periode 2001-2004 itu menjelaskan Indonesia memiliki posisi yang sangat strategis dalam perekonomian dunia. Sekitar 45 persen perdagangan barang global dengan nilai mencapai USD15 triliun per tahun melintasi Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI), yang menjadikan Indonesia sebagai salah satu simpul penting perdagangan internasional.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa potensi besar tersebut tidak secara otomatis menjamin kemajuan bangsa. Indonesia masih menghadapi berbagai persoalan mendasar, mulai dari kemiskinan, kesenjangan ekonomi, dominasi tenaga kerja sektor informal, deindustrialisasi prematur, hingga meningkatnya tekanan terhadap kualitas lingkungan hidup dan sumber daya alam.
“Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang sangat besar. Namun potensi itu hanya akan menjadi kekuatan apabila dikelola secara bijak, berkelanjutan, dan tidak melampaui daya dukung lingkungan,” tegas Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University ini.
Menurut Prof. Rokhmin, paradigma pembangunan yang bertumpu pada eksploitasi sumber daya alam sudah tidak lagi relevan untuk menjawab tantangan abad ke-21. Karena itu, Indonesia membutuhkan pendekatan baru yang menempatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan sebagai fondasi utama pembangunan nasional.
“Tanpa supremasi ekologi, pembangunan hanya akan menghasilkan pertumbuhan jangka pendek yang pada akhirnya dibayar mahal oleh kerusakan lingkungan dan menurunnya kualitas hidup generasi mendatang,” ujar Ketua Umum Masyarakat Akuakultur Indonesia (MAI) tersebut.
Ia menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi Indonesia saat ini masih terjebak dalam pola “Red Economy” yang bersifat ekstraktif dan tidak berkelanjutan. Jika kondisi tersebut terus berlanjut, cita-cita mewujudkan Indonesia sebagai negara maju, adil, makmur, dan berdaulat pada 2045 berpotensi gagal tercapai.
Prof. Rokhmin memaparkan bahwa kondisi lingkungan hidup nasional masih menghadapi berbagai tantangan serius. Di antaranya adalah 43 persen dari 24 juta hektare lahan gambut Indonesia yang berada dalam kondisi rentan terhadap degradasi dan banjir, hilangnya sekitar 470 ribu hektare hutan hingga Oktober 2025, tingginya kontribusi sampah plastik ke laut, serta memburuknya kualitas sungai di berbagai wilayah Indonesia.
Ia juga menyoroti bencana ekologis yang terjadi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Berdasarkan data Januari 2026, bencana tersebut menyebabkan sekitar 1.189 korban jiwa meninggal dunia dan 242.174 orang mengungsi, dengan kerugian ekonomi yang diperkirakan mencapai Rp68,7 triliun.
“Ini bukan bencana alam biasa. Ini bencana ekologis akibat pembangunan ekstraktif yang abai daya dukung lingkungan,” tegas Honorary Ambassador of Jeju Islands dan Busan Metropolitan City, South Korea.
Menurut Prof. Rokhmin, salah satu akar persoalan adalah model pembangunan yang masih bergantung pada eksploitasi sumber daya alam dan ekspor bahan mentah. Kondisi tersebut membuat Indonesia rentan terjebak dalam pola ekonomi yang tidak memberikan nilai tambah optimal bagi kesejahteraan rakyat.
“Surplus ekonomi kita justru mengalir ke investor asing dan pemodal besar,” tegas Ketua Dewan Pakar ASPEKSINDO itu.
Untuk keluar dari kondisi tersebut, Prof. Rokhmin mendorong transformasi menuju Green Economy yang rendah karbon dan Blue Economy yang berbasis pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan. Ia menilai langkah tersebut harus berjalan seiring dengan peningkatan daya saing nasional dan penciptaan lapangan kerja hijau.
Selain persoalan domestik, ia juga mengingatkan adanya empat tantangan global yang harus diantisipasi Indonesia, yakni ketegangan geopolitik, perang dagang internasional, triple ecological crises yang meliputi pencemaran, hilangnya keanekaragaman hayati, dan perubahan iklim, serta disrupsi teknologi Industri 4.0.
“Jika pemerintah RI tidak mengantisipasi dampak 4 dinamika ini secara tepat, maka investasi asing, perdagangan, dan ekspor akan menurun. Banyak pabrik gulung tikar, produksi pangan turun, pertumbuhan ekonomi terhambat, pengangguran dan kemiskinan meningkat,” tegasnya.
Prof. Rokhmin juga mengingatkan bahwa krisis iklim saat ini bukan lagi sekadar ancaman masa depan. Berdasarkan laporan berbagai lembaga internasional, emisi gas rumah kaca terus mencetak rekor baru, suhu global semakin meningkat, dan kondisi laut dunia mengalami pemanasan serta pengasaman yang mengkhawatirkan.
“Es di Kutub Utara, Antartika mencair lebih cepat. Tahun 2025 jadi tahun kehilangan massa es gletser terbesar sejak 1950,” jelasnya.
Sebagai solusi, Prof. Rokhmin menekankan pentingnya pembangunan yang berkualitas, inklusif, ramah lingkungan, dan berkelanjutan dengan pertumbuhan ekonomi di atas 7 persen per tahun. Seluruh kebijakan pembangunan, menurutnya, harus menjadikan daya dukung lingkungan sebagai acuan utama.
“The time is ripe to shift from measuring economic production to measuring people’s well-being,” kutip Prof. Rokhmin dari Stiglitz, Sen, dan Fitoussi.
Menutup paparannya, Prof. Rokhmin menegaskan bahwa transformasi menuju pembangunan berkelanjutan bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan mendesak agar Indonesia mampu mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.
“Indonesia Emas 2045 tidak akan tercapai jika kita masih pakai cara lama. Transformasi dari ekstraktif ke berkelanjutan adalah urgensi, bukan pilihan. Tanpa supremasi ekologi, kita hanya mewariskan krisis ke anak cucu,” kata Member of International Scientific Advisory Board of Center for Coastal and Ocean Development, University of Bremen, Germany.
