Detiktoday.com, JAMBI – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi menerima kunjungan Tim Bagian Keuangan Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) dalam rangka Monitoring, Evaluasi, dan Rekonsiliasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) bidang AHU, Senin (08/06/2026).
Kegiatan yang berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Kanwil Kementerian Hukum Jambi tersebut dibuka langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum Jambi, Jonson Siagian. Turut hadir Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, Kepala Bidang Administrasi Hukum Umum, Tim Bagian Keuangan Ditjen AHU, serta jajaran Bidang AHU Kanwil Kemenkum Jambi.
Dalam sambutannya, Jonson Siagian menyampaikan apresiasi atas pelaksanaan kegiatan tersebut yang dinilai penting dalam memastikan pengelolaan PNBP di bidang Administrasi Hukum Umum berjalan tertib, transparan, dan sesuai ketentuan yang berlaku.
“Kegiatan ini menjadi langkah penting dalam memperkuat akuntabilitas pengelolaan PNBP, sehingga data yang dihasilkan dapat dipertanggungjawabkan dan selaras antara pusat dan wilayah,” ujar Jonson.
Sementara itu, Kepala Divisi Pelayanan Hukum, Diana Yuli Astuti, meminta jajaran Bidang AHU untuk menyiapkan seluruh data yang diperlukan guna mendukung kelancaran proses monitoring dan rekonsiliasi.
Ia menegaskan bahwa kelengkapan data menjadi faktor penting dalam memastikan sinkronisasi antara data Kanwil dengan Direktorat Jenderal AHU.
Kegiatan ini difokuskan pada optimalisasi pengelolaan PNBP, khususnya dari layanan kenotariatan dan layanan Administrasi Hukum Umum lainnya. Melalui proses rekonsiliasi ini, diharapkan tidak terjadi perbedaan data antara pusat dan wilayah.
Adapun data yang menjadi objek monitoring meliputi laporan pelantikan dan penyumpahan notaris, perpindahan dan perpanjangan masa jabatan notaris, izin cuti notaris, serta laporan pewarganegaraan periode Januari hingga Maret 2026.
Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi berbagai kendala di lapangan, termasuk permasalahan teknis terkait pembayaran PNBP yang kerap ditemui dalam layanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, Kanwil Kementerian Hukum Jambi menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat tata kelola PNBP yang transparan, akuntabel, dan berbasis data. Sinkronisasi yang baik antara pusat dan wilayah diharapkan dapat meningkatkan kualitas layanan Administrasi Hukum Umum sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara.
