Jakarta, Detiktoday.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak Kementerian Kehutanan menjadikan pemenuhan sarana penanggulangan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta program pemberdayaan masyarakat sebagai prioritas utama dalam penyusunan anggaran tahun 2027.
Menurutnya, keberhasilan menjaga kelestarian hutan tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada keterlibatan aktif masyarakat yang hidup di sekitar kawasan hutan.
“Hutan itu adalah sumber kehidupan, masyarakat itu subjeknya. Kalau rakyat merasa dan yakin bahwa hutan di lingkungan mereka adalah sumber kehidupan, maka mereka yang akan melindunginya,” ujar Alex dalam rapat kerja Komisi IV DPR RI bersama Wakil Menteri Kehutanan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, dikutip Sabtu (13/6/2026).
Alex menegaskan paradigma pengelolaan hutan harus menempatkan masyarakat sebagai subjek utama, bukan sekadar objek kebijakan. Ia menilai masyarakat memiliki peran strategis dalam menjaga keberlanjutan kawasan hutan karena kehidupan mereka sangat bergantung pada keberadaan hutan yang lestari.
Politisi PDI Perjuangan itu menilai pendekatan pemberdayaan masyarakat belum tercermin secara optimal dalam rancangan anggaran Kementerian Kehutanan. Menurutnya, program-program yang menyentuh langsung masyarakat masih ditempatkan dalam kategori usulan tambahan anggaran, padahal seharusnya menjadi bagian dari program prioritas utama.
Salah satu kebijakan yang didorong Alex adalah percepatan pengakuan dan pengelolaan hutan adat. Ia menilai masyarakat adat telah memiliki rekam jejak yang baik dalam menjaga kelestarian hutan sehingga perlu mendapatkan dukungan dan kepercayaan yang lebih besar dari negara.
“Hutan adat itu harus jadi prioritas. Masyarakat adat pasti akan menjaga hutan itu. Ayolah, bangunlah kepercayaan dengan rakyat,” tegasnya.
Selain pemberdayaan masyarakat, Alex juga menyoroti pentingnya pemenuhan sarana dan prasarana penanggulangan karhutla. Ia meminta kebutuhan perlengkapan bagi petugas pemadam kebakaran hutan dimasukkan sebagai kebutuhan dasar dalam postur anggaran, bukan hanya menjadi bagian dari usulan tambahan.
Menurutnya, kelengkapan peralatan sangat penting untuk menjamin keselamatan petugas yang bertugas di lapangan. Dukungan peralatan yang memadai juga diperlukan agar proses penanganan kebakaran hutan dapat dilakukan secara lebih efektif dan cepat.
Alex mengingatkan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memastikan keselamatan para petugas yang berada di garis depan penanggulangan karhutla. Ia menilai pengalaman jatuhnya korban jiwa dalam penanganan kebakaran hutan di masa lalu harus menjadi pelajaran penting dalam penyusunan kebijakan anggaran.
“Sudah cukuplah korban jiwa dari petugas-petugas kita. Tidak mungkin kita biarkan saudara-saudara kita bertugas tanpa perlengkapan yang memadai,” imbuhnya.
Menutup rapat, Alex meminta agar setiap tambahan anggaran yang diajukan Kementerian Kehutanan benar-benar diarahkan untuk memperkuat perlindungan hutan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berharap penyusunan anggaran tahun 2027 lebih berfokus pada penguatan peran masyarakat, pengembangan hutan adat, serta dukungan operasional bagi petugas di lapangan demi memastikan keberlanjutan pengelolaan hutan nasional.
