Jakarta, Detiktoday.com Pimpinan Komisi IX DPR RI mendukung penuh langkah Badan Gizi Nasional untuk mengevaluasi dan mendesain ulang program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Langkah refocusing atau pengalihan fokus anggaran ini dinilai krusial agar program strategis nasional tersebut jauh lebih tepat sasaran.
Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menyatakan sepakat jika pemberian MBG kepada siswa Sekolah Menengah Atas (SMA) layak dihentikan.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Menurutnya, anggaran negara yang terbatas harus diprioritaskan untuk kelompok masyarakat yang berada dalam fase pertumbuhan paling kritis.
“Tujuan utama MBG adalah perbaikan gizi dan pencegahan stunting (tengkes). Karena itu, anggaran negara harus difokuskan kepada kelompok yang paling membutuhkan, seperti ibu hamil, balita, dan anak-anak dari keluarga miskin,” ujar Charles.
Politisi PDI Perjuangan ini menjelaskan alasan logis di balik dukungannya terhadap penghentian MBG untuk jenjang SMA. Ia menilai sebagian besar siswa SMA sudah melewati fase pertumbuhan krusial, sehingga intervensi gizi pada usia tersebut memberikan manfaat tambahan yang relatif kecil.
Melihat kondisi ini, Charles mendorong kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional untuk bergerak cepat dan berani merombak total skema program demi efisiensi anggaran.
“Kami mendorong agar kepemimpinan baru di Badan Gizi Nasional berani melakukan desain ulang program agar lebih efisien dan berdampak nyata,” tambah Charles.
Baca: Ini 5 Kutipan Inspiratif Ganjar Pranowo Tentang Anak Muda
Langkah evaluasi yang didorong oleh Charles ini juga mendapat lampu hijau dari anggota komisi lainnya. Anggota Komisi IX DPR RI dari Fraksi NasDem, Irma Suryani Chaniago, menyampaikan hal senada. Irma menilai batas maksimal penerima manfaat dari kategori pelajar sebaiknya hanya sampai jenjang Sekolah Menengah Pertama (SMP), seraya memperkuat porsi untuk ibu hamil dan anak dengan gizi buruk.
Wacana pengetatan penerima ini sejalan dengan arah kebijakan eksekutif. Sebelumnya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional, Agustina Arumsari, mengisyaratkan bahwa siswa SMA—terutama yang berasal dari latar belakang ekonomi mampu—memang tidak perlu lagi masuk dalam daftar penerima MBG.
Melalui penyaringan ketat ini, anggaran negara diharapkan tidak terbuang sia-sia dan intervensi gizi nasional bisa langsung menyasar akar masalah kesehatan masyarakat.
