Jakarta, Gesuri id – Anggota Komisi XI DPR RI, Harris Turino, menegaskan pentingnya memastikan rumah subsidi melalui program Kredit Pemilikan Rumah Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (KPR FLPP) tidak hanya terjangkau, tetapi juga layak huni dan didukung aksesibilitas yang memadai.
Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti Kunjungan Kerja Spesifik (Kunspek) Komisi XI DPR RI di Perumahan New Bukit Tentrem, Triwidadi, Kabupaten Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta, Jumat (19/6).
Kunjungan ini bertujuan memantau efektivitas Penyertaan Modal Negara (PMN) Tunai Tahun Anggaran 2025 untuk program KPR FLPP bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR), khususnya pekerja sektor informal. Proyek perumahan ini mendapat dukungan pembiayaan dari PT Sarana Multigriya Finansial (Persero) atau PT SMF, yang bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Kementerian Keuangan.
Baca: Ganjar Pranowo Ingin Generasi Muda
“Kami melakukan kunjungan lapangan ke perumahan Triwidadi di Jogja. Tadi kami melihat ada 172 unit rumah. Ukurannya memang minimalis, namun yang menjadi catatan adalah lokasinya yang belum didukung akses transportasi publik yang memadai,” ujar Harris.
Berdasarkan pemantauan di lapangan, keterbatasan akses transportasi menjadi tantangan nyata bagi penghuni. Sebagian besar warga yang bekerja di Kota Yogyakarta harus menempuh perjalanan sekitar 45 menit dan sangat bergantung pada kendaraan pribadi.
“Kehadiran FLPP melalui SMF membuktikan negara hadir membantu masyarakat memiliki rumah. Namun, rumah yang dibangun harus benar-benar layak, termasuk dari sisi konektivitas, agar tidak berisiko menjadi kawasan mati atau rendah tingkat huniannya,” tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Meski demikian, ia menilai kondisi di Bantul masih jauh lebih baik dibanding beberapa lokasi lain yang pernah ia tinjau sebelumnya.
Selain aksesibilitas, Harris juga menyoroti keberlanjutan pendanaan FLPP yang saat ini masih bergantung pada dana APBN melalui PMN.
“SMF mengandalkan penyertaan modal negara yang berarti menggunakan dana fiskal. Pertanyaannya, apakah kemampuan fiskal ini bisa terus bertahan setiap tahun untuk menyubsidi bunga tetap 5 persen di tengah permintaan yang terus melonjak?” tuturnya. saat ini, angka backlog perumahan nasional masih mencapai jutaan unit.
Tantangan lain yang tidak kalah krusial adalah profil penerima manfaat yang didominasi pekerja sektor informal. Kelompok ini dinilai memiliki kerentanan pendapatan yang lebih tinggi dibanding pekerja formal.
“Karena mayoritas adalah pekerja informal, potensi rasio kredit bermasalah atau non-performing loan (NPL) harus diantisipasi. Perlu dilakukan stress test yang matang jika sewaktu-waktu terjadi lonjakan suku bunga makro,” tambah Harris.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
Ia meminta PT SMF dan Bank BTN selaku penyalur terbesar untuk cermat menghitung mitigasi risiko tersebut, apakah beban kenaikan suku bunga nantinya akan diserap perbankan atau membutuhkan tambahan subsidi negara.
Di sela rangkaian kunjungan kerja di Yogyakarta, Komisi XI DPR juga meninjau perkembangan transformasi digital sektor perbankan. Harris mengapresiasi inovasi platform Livin’ by Mandiri milik Bank Mandiri yang sukses mendongkrak efisiensi dan pendapatan non-bunga (fee-based income).
“Hampir sepertiga fee-based income Mandiri kini disumbang dari platform digital tersebut. Ini capaian luar biasa yang patut diapresiasi,” ungkapnya.
Kendati demikian, ia mengingatkan agar akselerasi digital ini wajib diimbangi dengan penguatan sistem keamanan siber secara berkala guna mengantisipasi ancaman peretasan (cyber attack).
