Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi VI DPR RI, Mufti Anam, meminta Pemerintah dan PT PLN (Persero) memberikan penjelasan yang transparan dan komprehensif kepada masyarakat terkait semakin seringnya pemadaman listrik bergilir yang terjadi di berbagai daerah.
Menurutnya, kondisi tersebut telah menimbulkan keresahan karena mengganggu aktivitas masyarakat dan menimbulkan berbagai kerugian.
“Pemadaman listrik bergilir yang melanda sejumlah daerah makin lama semakin sering terjadi dan sangat membenani masyarakat,” kata Mufti Anam, dikutip Minggu (21/6/2026).
Mufti menyoroti fenomena pemadaman listrik bergilir atau yang dikenal masyarakat sebagai “byarpet” yang terjadi di sejumlah wilayah, mulai dari Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), hingga Jawa Timur sejak awal Juni 2026. Kondisi tersebut memunculkan berbagai spekulasi di tengah masyarakat mengenai kondisi pasokan listrik nasional.
Di sisi lain, PT PLN (Persero) menyatakan bahwa pemadaman dilakukan karena adanya gangguan pembangkit listrik dan kegiatan pemeliharaan sistem yang menyebabkan penurunan kapasitas suplai daya. Sementara Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengakui sempat terjadi kendala pasokan batu bara kalori menengah yang dibutuhkan sejumlah pembangkit listrik PLN.
Fenomena tersebut kemudian memunculkan isu mengenai potensi blackout atau mati listrik total akibat menipisnya cadangan batu bara. Namun PLN memastikan pasokan listrik nasional tetap aman hingga akhir Agustus 2026 dengan dukungan stok batu bara sebesar 84 juta metrik ton.
Menanggapi situasi tersebut, Mufti menilai ketidakjelasan informasi justru membuat keresahan masyarakat semakin meningkat.
“Pemerintah dan PLN harus memberikan penjelasan secara transparan dan komprehensif mengenai insiden pemadaman listrik bergilir ini,” tuturnya.
Menurut legislator Fraksi PDI Perjuangan itu, pemadaman listrik yang semakin sering dan berlangsung dalam waktu lama telah berdampak langsung terhadap kehidupan masyarakat. Ia mencontohkan pemadaman yang terjadi di wilayah Bekasi Utara pada Kamis (18/6/2026) yang berlangsung hampir 10 jam.
“Pemerintah tutup mata dan seperti tidak mempedulikan kesulitan rakyat. Dengan waktu yang lama dan terus-terusan terjadi, pemadaman listrik banyak menyebabkan kerugikan materil dan imateril bagi Rakyat,” jelas Mufti.
Ia mengungkapkan bahwa dampak pemadaman listrik tidak hanya dirasakan oleh rumah tangga, tetapi juga sektor pendidikan dan pelaku usaha. Salah satu contoh yang menjadi perhatian publik adalah seorang siswa sekolah dasar di Kabupaten Sukabumi yang gagal mengikuti Olimpiade Sains Nasional (OSN) secara daring akibat listrik padam, meski telah melakukan persiapan selama berbulan-bulan.
Selain itu, banyak pelaku usaha kecil dan menengah yang mengeluhkan kerugian akibat terganggunya aktivitas produksi dan penjualan. Di media sosial, masyarakat juga melaporkan kerugian karena bahan makanan rusak hingga kematian ikan hias akibat terputusnya aliran listrik.
“Berapa banyak pelaku usaha rumahan dan UMKM yang harus mengalami kerugian karena pemadaman listrik yang lama? Berapa banyak bahan makanan untuk dijual harus terbuang? Berapa banyak warga yang gagal memperoleh penghasilan dan keberhasilan akibat listrik byarpet?” ujar Mufti.
Tak hanya kerugian ekonomi, Mufti juga menyoroti dampak sosial yang dirasakan masyarakat akibat pemadaman listrik yang berulang.
“Bayangkan berapa banyak juga ASIP (ASI perah) yang basi akibat ketiadaan listrik? Sementara kita tahu para ibu menyiapkan stok ASIP untuk anaknya dengan mencurahkan tenaga dan waktu,” sebutnya.
“Dan berapa banyak orangtua yang harus kesulitan menghadapi tangis anak-anaknya karena listrik mati! Ini pun belum termasuk dampak pada sektor kesehatan masyarakat,” lanjut Mufti.
Menurutnya, tidak sedikit warga yang akhirnya memilih menginap di hotel atau mencari tempat umum yang memiliki akses listrik untuk menunjang aktivitas sehari-hari. Kondisi tersebut dinilai semakin membebani masyarakat yang sebelumnya juga harus menghadapi kenaikan harga bahan bakar minyak dan berbagai kebutuhan pokok.
“Padahal masyarakat baru saja menghadapi kenaikan harga BBM yang berdampak terhadap kenaikan harga-harga komoditas lainnya,” ucap politikus PDI Perjuangan (PDIP) itu.
Mufti juga mengkritik respons PLN yang dinilai belum optimal dalam memberikan informasi kepada masyarakat. Banyak warga, menurutnya, tidak memperoleh pemberitahuan yang jelas terkait jadwal pemadaman maupun kepastian kapan listrik kembali menyala.
“Sengaja ada pembiaran dari Pemerintah dan PLN. Masyarakat sudah teriak-teriak tapi keresahannya diabaikan. Kalau seperti ini, rakyat akan melihat Pemerintah semakin semena-mena karena tidak mau mendengar kesulitan mereka,” tukas Mufti.
Sebagai anggota Komisi VI DPR yang membidangi perlindungan konsumen dan bermitra dengan BUMN, Mufti mengingatkan bahwa keberhasilan transformasi perusahaan negara tidak hanya diukur dari capaian bisnis, tetapi juga kualitas pelayanan kepada masyarakat.
“Tapi juga dari kemampuan menghadirkan layanan yang andal bagi masyarakat, termasuk PLN,” terang Legislator dari Dapil Jawa Timur II tersebut.
Ia menambahkan bahwa di tengah tingginya ketergantungan masyarakat terhadap listrik untuk aktivitas ekonomi, pendidikan, dan pelayanan publik, gangguan pasokan yang terjadi berulang kali akan memengaruhi kepercayaan publik terhadap kualitas pelayanan negara.
“Harga listrik semakin naik tapi di satu sisi pelayanan PLN seperti ini. Sebagai satu-satunya pemegang pelayanan listrik negara, PLN seharusnya bisa memberi jaminan kepuasan kepada masyarakat,” terang Mufti.
“Jangan karena tidak ada saingan, maka kemudian suka-suka dalam memberikan pelayanan. Masyarakat itu bayar lho untuk mendapatkan pelayanan listrik,” sambungnya.
Karena itu, Mufti mendesak Pemerintah dan PLN segera mengambil langkah konkret untuk mengakhiri pemadaman listrik bergilir yang terus berulang dan memberikan kepastian kepada masyarakat.
“Tindak lanjut yang real-nya seperti apa? Masyarakat tidak butuh penjelasan yang teoritis, mereka butuh jaminan agar tidak lagi ada pemadaman listrik bergilir,” tegas Mufti.
Menurutnya, ukuran keberhasilan sektor ketenagalistrikan yang paling mudah dirasakan masyarakat bukanlah laporan kinerja korporasi, melainkan tersedianya pasokan listrik yang stabil setiap saat.
“Melainkan apakah listrik tersedia secara stabil ketika dibutuhkan masyarakat,” pungkasnya.
