JAKARTA, Detiktoday.com – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan merespons pernyataan Presiden Prabowo Subianto mengenai kondisi ekonomi Indonesia yang tetap tumbuh, tetapi di saat bersamaan angka kemiskinan meningkat dan jumlah masyarakat kelas menengah mengalami penurunan.
Menurut Luhut, fenomena tersebut dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, salah satunya kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat yang berdampak terhadap daya beli dan kesejahteraan rumah tangga.
“Jadi bisa mungkin karena kenaikan harga, ada datanya (di DEN) saya enggak ingat, Dewan Ekonomi sudah menghitung mengenai itu,” ujar Luhut di Kantor DEN, Jakarta, Rabu (24/6/2026).
Ia menjelaskan, Dewan Ekonomi Nasional telah melakukan kajian terkait faktor-faktor yang memengaruhi peningkatan angka kemiskinan di tengah pertumbuhan ekonomi yang masih positif. Namun, ia tidak merinci hasil kajian tersebut.
Dalam kesempatan yang sama, Luhut menegaskan optimisme terhadap prospek perekonomian nasional ke depan. Menurut dia, pertumbuhan ekonomi Indonesia akan tetap berada pada jalur positif selama pemerintah mampu memastikan berbagai program pembangunan berjalan secara efektif dan efisien.
Selain itu, Luhut mengingatkan bahwa Indonesia saat ini tengah menikmati bonus demografi yang menjadi peluang besar untuk mempercepat pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi.
Namun, momentum tersebut tidak akan berlangsung selamanya. Ia memperkirakan bonus demografi hanya akan bertahan sekitar satu dekade ke depan sehingga harus dimanfaatkan secara optimal.
Karena itu, seluruh elemen bangsa perlu bekerja secara maksimal untuk memastikan peluang tersebut dapat menghasilkan manfaat ekonomi yang berkelanjutan.
Menurut Luhut, target mewujudkan Indonesia Emas 2045 akan sulit tercapai apabila bonus demografi tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, produktivitas tenaga kerja, dan daya saing ekonomi nasional.
Ia juga menilai pemanfaatan teknologi pemerintahan atau government technology dapat menjadi salah satu instrumen penting dalam mendukung perbaikan tata kelola pemerintahan dan perekonomian.
Penerapan teknologi tersebut diyakini mampu meningkatkan transparansi, mempercepat pelayanan publik, serta meminimalkan potensi penyimpangan dan praktik korupsi.
“Apalagi dengan government technology ini, akan pasti mengurangi korupsi. Dan ini teknologi dan semua ini dibuat anak-anak Indonesia,” pungkas Luhut.
