Jakarta, Detiktoday.com — Gelombang aksi unjuk rasa yang terjadi belakangan ini dinilai sebagai sinyal peringatan keras bagi pemerintah.
Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Andreas Hugo Pareira, menegaskan bahwa demonstrasi tersebut merupakan bentuk ekspresi murni dari kegelisahan masyarakat bawah.
Menurut Andreas, demonstrasi adalah hak konstitusional warga negara yang dijamin secara hukum.
Baca: Mengenal Sosok Ganjar Pranowo. Keluarga, Tempat Bersandar
”Demonstrasi merupakan hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 Pasal 28E Ayat (3), yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat,” ujar Andreas dalam keterangannya.
Andreas menyoroti aksi unjuk rasa yang berlangsung pada Jumat (12/6) lalu sebagai gerakan yang murni (genuine). Gerakan tersebut digerakkan langsung oleh elemen mahasiswa dan para pengemudi ojek online yang merasakan dampak langsung dari situasi ekonomi saat ini.
Ada tiga tuntutan utama yang disuarakan oleh para demonstran:
1. Penurunan Harga BBM: Mendesak pemerintah untuk segera menurunkan harga bahan bakar minyak yang dinilai memberatkan.
2. Revisi Program Unggulan: Meminta evaluasi terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Merah Putih yang dianggap menyedot porsi terlalu besar dalam APBN.
3. Tolak Militerisasi: Menolak segala bentuk militerisasi yang berpotensi mengancam keberlangsungan demokratisasi—sebuah ruang kebebasan yang menjadi buah perjuangan reformasi 1998.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
”Pertanyaannya, apakah tuntutan ini merupakan ekspresi kehendak rakyat? Jawabannya pasti ya. Karena situasi itulah yang dialami rakyat saat ini,” tegas politisi PDI Perjuangan tersebut.
Lebih lanjut, Andreas mengingatkan pemerintah agar tidak menutup mata dan telinga terhadap aspirasi ini. Di tengah tren menurunnya tingkat kepercayaan publik (public trust) terhadap pemerintah, respons yang lambat bisa berakibat fatal.
”Ini adalah alarm serius untuk pemerintah. Jika alarm ini tidak direspons dengan kebijakan-kebijakan yang mengarah pada perbaikan, bukan tidak mungkin gerakan ini akan berkembang lebih jauh,” pungkasnya.
