Jakarta, Detiktoday.com — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, mewanti-wanti pemerintah untuk menjaga kesehatan fiskal secara ekstra hati-hati pada tahun anggaran 2027.
Pasalnya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 diproyeksikan masih harus memikul beban berat akibat jatuhnya tempo bunga dan pokok utang dalam jumlah besar.
Peringatan ini disampaikan Said dalam Rapat Kerja Banggar DPR RI bersama Menteri Keuangan, Menteri PPN/Kepala Bappenas, dan Gubernur Bank Indonesia di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta, Selasa (9/6/2026).
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
Menurut Said, keberlanjutan fiskal yang sehat menjadi syarat mutlak agar delapan Program Prioritas Nasional dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2027 bisa berjalan optimal.
“Pada tahun 2027 kita masih akan menanggung jatuh tempo bunga dan pokok utang yang besar. Pada saat yang sama, kita dihadapkan pada tuntutan untuk menggali pembiayaan utang,” ujar Said.
Selain beban utang lama, Said juga menyoroti proyeksi imbal hasil (yield) Surat Berharga Negara (SBN) 2027 yang diperkirakan berada di angka 6,5 hingga 7,3 persen. Kondisi ini dinilai bak buah simalakama. Di satu sisi, yield tinggi menarik bagi investor, tetapi di sisi lain justru memperberat beban bunga yang harus dibayar negara.
Merespons dilema ini, Banggar meminta pemerintah jeli memperhitungkan sentimen pasar—mulai dari outlook lembaga pemeringkat, volatilitas nilai tukar, hingga kepastian regulasi demi menjaga kepercayaan pasar.
“Kalaupun yield SBN harus lebih tinggi, kami berharap bisa ditebus dengan belanja yang produktif, yang mendatangkan kenaikan pendapatan karena sejalan dengan pertumbuhan ekonomi, sebab tax buoyancy (responsivitas penerimaan pajak terhadap pertumbuhan ekonomi) tiga tahun terakhir ini menurun,” tegas Politisi PDI Perjuangan tersebut.
Baca: Ganjar Bangga dengan Kualitas Bahan Aspal Karya Anak Bangsa
Sebagai informasi, KEM-PPKF 2027 mengusung delapan Program Prioritas Nasional yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Program tersebut meliputi:
– Kedaulatan pangan, energi, dan air
– Peningkatan mutu pendidikan dan kesehatan
– Hilirisasi dan industrialisasi
– Pembangunan infrastruktur dan perumahan
– Ketahanan bencana
– Ekonomi kerakyatan dan desa
– Akselerasi penurunan kemiskinan
Said menegaskan bahwa seluruh program ini merupakan tonggak berkelanjutan dari agenda pembangunan jangka menengah dan panjang nasional yang tidak boleh mandek akibat salah urus anggaran.
“Kedelapan program merupakan tahapan berkelanjutan dari pembangunan jangka menengah dan panjang kita,” pungkas Said.
