Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi ll DPR RI, Deddy Yevri Sitorus, menilai penyelenggara diskusi bertajuk Pancasila Pemersatu Bangsa Indonesia di Universitas Gadjah Mada (UGM) kurang mempertimbangkan dinamika yang berkembang di kalangan mahasiswa.
Menurutnya, pelaksanaan kegiatan yang menghadirkan sejumlah pejabat Kabinet Merah Putih di tengah meningkatnya tensi gerakan mahasiswa berpotensi memicu gesekan.
“Dalam kondisi normal dan secara etis, kejadian itu patut disayangkan terjadi. Tetapi kalau kita bicara konteks di mana akumulasi kemarahan dan gerakan mahasiswa sedang memuncak, kejadian itu sulit dihindarkan,” kata Deddy, dikutip Minggu (21/6/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Deddy menanggapi kericuhan yang terjadi dalam forum diskusi di Joglo Gelanggang Inovasi dan Kreativitas (GIK) UGM, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta, Senin (16/6/2026).
Dalam kegiatan itu hadir Menteri ATR/BPN Nusron Wahid, Wakil Menteri Pertanian Sudaryono, dan Kepala Badan Percepatan Pengentasan Kemiskinan Budiman Sudjatmiko. Sejumlah mahasiswa kemudian mendatangi forum dan menyampaikan protes terhadap kehadiran para pejabat tersebut.
Mayoritas mahasiswa yang melakukan aksi menilai para pejabat pemerintah tidak layak berbicara mengenai Pancasila karena dianggap tidak menyuarakan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat.
Meski menyayangkan terjadinya kericuhan, Deddy menilai peristiwa tersebut tidak dapat dilepaskan dari situasi sosial dan politik yang berkembang belakangan ini, terutama di kalangan mahasiswa yang tengah aktif menyuarakan berbagai aspirasi.
Menurutnya, perhatian seharusnya tidak hanya tertuju pada aksi mahasiswa, tetapi juga pada keputusan penyelenggara yang memilih waktu dan lokasi kegiatan di tengah kondisi yang sedang sensitif.
“Saya justru mempertanyakan pemilihan tempat dan waktu untuk kegiatan itu yang abai terhadap dinamika, kesannya seolah menantang dan tak peduli,” ujarnya.
Deddy menilai kegiatan semacam itu seharusnya dilaksanakan pada waktu yang lebih tepat sehingga pesan yang ingin disampaikan pemerintah dapat diterima dengan baik oleh publik, khususnya mahasiswa.
Ia berpendapat bahwa sosialisasi kebijakan atau penyampaian pandangan pemerintah akan lebih efektif apabila dilakukan sebelum ketegangan meningkat atau setelah situasi kembali kondusif.
“Seharusnya kegiatan sosialisasi atau propaganda itu dilakukan jauh hari agar pesan tersampaikan. Atau nanti setelah keadaan lebih kondusif untuk menyampaikan respons pemerintah terhadap aspirasi mahasiswa,” tuturnya.
Ketua DPP PDI Perjuangan tersebut juga menegaskan bahwa potensi terjadinya benturan sebenarnya sudah dapat diperkirakan sejak awal perencanaan kegiatan.
“Jadi jelas-jelas kegiatan ini sejak awal berpotensi menimbulkan gesekan,” ucap Deddy.
Menurutnya, seluruh pihak perlu lebih peka membaca situasi sosial yang berkembang, terutama ketika berinteraksi dengan kelompok mahasiswa yang memiliki tradisi kritis dan aktif menyampaikan aspirasi publik.
Deddy berharap peristiwa tersebut dapat menjadi pelajaran bagi semua pihak agar kegiatan-kegiatan yang melibatkan pejabat publik dan kelompok masyarakat kritis dapat dirancang dengan lebih matang, sehingga ruang dialog tetap terbuka tanpa menimbulkan konflik yang tidak perlu.
