Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi Vi DPR RI Dapil Riau I, Dewi Juliani, turun langsung ke Kabupaten Bengkalis dalam masa reses untuk menyerap berbagai persoalan masyarakat, mulai dari kondisi fiskal daerah, infrastruktur transportasi, hingga isu lingkungan.
“Saya turun memastikan program bantuan perumahan yang saya perjuangkan ini benar-benar dirasakan masyarakat. Ini bagian dari upaya saya memperjuangkan aspirasi warga Bengkalis,” kata Dewi, dikutip Kamis (7/5/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Dewi tidak hanya berdialog dengan warga, tetapi juga meninjau langsung kondisi penerima manfaat program Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS). Ia memastikan bahwa bantuan yang disalurkan tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
Legislator PDI Perjuangan itu menegaskan bahwa program bantuan perumahan yang diperjuangkannya bersifat berkelanjutan, bukan sekadar program sementara. Ia juga mengingatkan agar tidak ada pungutan dalam proses penyaluran bantuan tersebut.
“Ini bukan yang terakhir, tapi berkelanjutan. Saya tegaskan tidak boleh ada pungutan dalam bentuk apa pun, ini hak masyarakat dan tidak boleh ada pemotongan,” ujarnya.
Selain itu, Dewi juga menyoroti pentingnya pengawasan dalam penyaluran program tanggung jawab sosial atau CSR dari BUMN agar benar-benar tepat sasaran. Ia mengaku telah melakukan pengecekan langsung di lapangan untuk memastikan kebutuhan masyarakat.
“Saya turun memastikan apakah masyarakat betul-betul membutuhkan. Tadi saya lihat langsung beberapa rumah, dan memang mereka membutuhkan bantuan pemerintah,” ucapnya.
Sementara itu, Ketua DPRD Bengkalis, Septian Nugraha, memberikan apresiasi atas kehadiran Dewi Juliani yang dinilai konsisten turun langsung ke masyarakat.
“Biasanya orang sudah duduk itu lupa. Alhamdulillah Ibu Dewi turun sampai ke daerah kita ini, beliau peduli dengan Bengkalis,” ungkapnya.
Septian juga menyoroti kondisi keuangan daerah yang tengah mengalami tekanan, sehingga membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah pusat. Ia berharap kehadiran Dewi Juliani dapat menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat Bengkalis.
“Kami mohon bantuannya agar kondisi APBD ini bisa diperhatikan, karena saat ini situasi cukup berat. Bapak-bapak camat dan kepala desa sekarang harus mengencangkan ikat pinggang, bahkan tidak bisa lagi ngopi di luar. Kami berharap ada perhatian dari pusat untuk kondisi ini,” jelasnya.
Dalam kegiatan reses tersebut, hadir sejumlah camat, lurah, serta masyarakat Bengkalis yang menyampaikan berbagai aspirasi. Permasalahan transportasi seperti keterbatasan kapal roro serta persoalan abrasi pantai menjadi isu utama yang disoroti warga. Kedua persoalan ini dinilai memerlukan penanganan serius dan terintegrasi antara pemerintah pusat dan daerah agar tidak semakin berdampak luas terhadap kehidupan masyarakat pesisir.
