DPM Desa Jabar Gelar Sekolah Penataan Ruang Desa, Iis Turniasih Beri Apresiasi Kepada Pemprov Jabar
ADHIKARYA PARLEMEN
Detiktoday.com – Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPM-Desa) Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat menggelar Sekolah Penataan Ruang Desa di Hotel Puri Khatulistiwa, Jatinangor, Kabupaten Sumedang, sejak Rabu – Jumat (21/5).
Tujuan dari Sekolah Penataan Ruang ini mengedukasi dan membina ASN pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam penataan ruang desa berbasis potensi desa.
Penataan ruang desa merupakan bagian dari proses perencanaan pembangunan desa, yaitu sebagai dasar dalam penyusunan RPJMDesa.
Kepala DPM-Desa Jabar Bambang Tirtoyuliono mengatakan Sekolah Penataan Ruang Desa 2021 diikuti 60 peserta dari 18 DPMD kabupaten plus Kota Banjar, 18 dinas tata ruang kabupaten plus Kota Banjar, serta 18 APDESI kabupaten dan APDESI Kota Banjar.
Adapun materi yang diberikan yaitu RPJMD dan RTRW Provinsi Jawa Barat, kebijakan penataan ruang Provinsi Jawa Barat, kebijakan pembangunan kawasan desa, penyusunan rencana tata ruang wilayah berbasis kawasan perdesaan, dan pemetaan potensi Jawa Barat berbasis data IDM.
Menanggapi hal tersebut, Anggota komisi IV DPRD Jabar Hj. Iis Turniasih sangat mengapresiasi langkah pemerintah provinsi tersebut. Pasalnya, saat ini penataan ruang desa masih merupakan hal baru bagi perangkat desa. Sementara setiap pemerintah desa diharuskan untuk menata desanya masing-masing sebagaimana diamanatkan Permendagri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa.
“Kami sangat apresiasi, tujuannya tentu mengedukasi dan membina ASN, pemerintah kabupaten terutama pemerintah desa dalam penataan ruang desa berbasis potensi desa. Ini penting dalam memberikan panduan tata cara melaksanakan penataan ruang desa,” kata Legislator PDI Perjuangan asal Dapil Jabar X Kabupaten Karawang Purwakarta ini.
Iis menambahkan, permasalahan penataan ruang desa pada perencanaan tata ruang menjadi sarana transaksi ruang untuk kepentingan investasi yang mengabaikan hak-hak masyarakat. Minimnya keterbukaan informasi dan data spasial berdampak pada penyimpangan dan korupsi.
Masalah tata ruang lainnya, lemahnya partisipasi masyarakat dalam mempengaruhi kebijakan, konflik sosial dan kerusakan lingkungan, dan komodifikasi Ruang.
“Melalui kegiatan ini, harapannya perencanaan sebagai serangkaian kegiatan analisis mulai dari identifikasi kebutuhan masyarakat hingga tujuan penetapan program pembangunan akan tercapai,” tukasnya.
