DPRD Jabar Hj Ijah Hartini Ikuti Bimbingan Teknis PDI Perjuangan
Detiktoday.com – PDI Perjuangan menggelar Bimbingan Teknis (Bimtek) Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dihelat oleh DPP PDI Perjuangan.
Sebagai salah satu kader partai dan anggota DPRD, Hj Ijah Hartini mengikuti bimbingan teknis yang digelar di Hotel Grand Paragon, Jakarta Bara.
Acara pembukaan digelar dengan protokol kepartaian yang melibatkan Purna Paskibraka angkatan 2021, yang Ketua Pembinanya adalah Megawati.
Bimtek tersebut dibuka langsung oleh Sekjen PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto dan sekaligus memberikan sambutan. Hasto mengatakan, calon presiden (capres) tidak hanya soal elektoral saja, tapi harus memiliki pandangan geopolitik.
Hasto Kristiyanto mengatakan konsolidasi partai adalah jawaban PDI Perjuangan untuk mewujudkan jati diri sebagai kekuatan kolektif dan bergotong royong.
Berpolitik bagi PDI Perjuangan memiliki tanggung jawab besar pada masa depan bangsa dan negara.
Dikatakan, tujuan berpolitik tidak hanya untuk meraih kepempimpinan nasional, tetapi juga mengembalikan kepemimpinan Indonesia dalam tataran strategi geopolitik global.
Bimtek Anggota DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota se-Indonesia yang dilakukan DPP PDI Perjuangan ini sebagai upaya memperkuat konsolidasi struktural menuju Pemilu dan Pilpres 2024.
Lebih dari 3.000 orang anggota dewan tingkat provinsi dan kota mengikuti acara yang dibuka oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto.
Turut mendampingi Wasekjen bidang Pemerintahan Umum Arif Wibowo dan Wasekjen bidang internal Utut Adianto, Ketua DPP bidang ideologi dan kaderisasi Djarot Saiful Hidayat serta Ketua DPP bidang pariwisata Wiryanti Sukamdani. Ketua Umum Megawati Soekarnoputri serta unsur kepartaian yang lain hadir melalui layanan daring.
Mendagri Tito Karnavian hadir di acara pembukaan diwakili Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar, serta Ketua KPU Hasyim Asyari.
Berbagai materi yang disampaikan para narasumber yang berkompeten dibidangnya, antara lain, narasumber dari BPK RI, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Dirjen Otonomi Daerah, Badan Riset dan Inovasi Nasional, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan lain- lainnya.
