Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Shanty Alda Nathalia, memberikan peringatan keras terkait tren kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) nonsubsidi.
Ia menilai tekanan biaya energi tersebut kini mulai mengancam sektor produktif dan berisiko memicu dampak buruk terhadap perekonomian nasional secara luas.
Shanty menegaskan, dalam fungsi pengawasan DPR RI, pihaknya mencermati bahwa lonjakan harga ini bukan sekadar angka di SPBU, melainkan beban nyata bagi pelaku usaha.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Kenaikan harga BBM nonsubsidi menunjukkan tren signifikan dan mulai memberikan tekanan langsung terhadap biaya energi di berbagai sektor produktif,” ujar Shanty, Selasa (5/5/2026).
Salah satu dampak paling nyata, menurut Shanty, terlihat di Pelabuhan Perikanan Nusantara Tegalsari, Kota Tegal. Di sana, aktivitas ekonomi pesisir mulai lumpuh lantaran biaya operasional yang sudah tidak masuk akal bagi para nelayan.
Shanty mengungkapkan bahwa harga solar nonsubsidi yang menyentuh angka Rp30.000 per liter menjadi hambatan utama.
“Nelayan terpaksa menghentikan aktivitas melaut karena terkendala harga solar yang tinggi. Biaya operasional tidak lagi ekonomis, sehingga aktivitas ekonomi pesisir terganggu,” ungkapnya.
Politisi perempuan ini menekankan bahwa kondisi tersebut harus segera disikapi secara serius oleh pemerintah. Jika dibiarkan, kenaikan biaya energi di sektor hulu akan menjalar ke rantai pasok distribusi yang berujung pada kenaikan harga barang di pasar.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
“Kami menekankan perlunya kewaspadaan terhadap potensi multiplier effect. Tekanan biaya energi dapat mendorong kenaikan harga komoditas, yang pada akhirnya memicu inflasi dan menekan daya beli masyarakat,” tegas Shanty.
Menutup pernyataannya, Shanty mendorong pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk segera merumuskan langkah antisipatif guna menjaga stabilitas harga dan memastikan sektor produktif tetap berjalan.
Ia berharap pemerintah mengeluarkan kebijakan yang lebih adaptif dan responsif terhadap dinamika harga energi global. Hal ini penting agar dampak negatif terhadap masyarakat kecil dan pelaku usaha dapat diminimalisasi sebelum terjadi krisis ekonomi yang lebih dalam.
