Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, I Ketut Suwendra, meminta pemerintah membatalkan rencana masuknya investor asing ke sektor peternakan ayam petelur. Menurutnya, di tengah kondisi harga telur yang masih tertekan di tingkat peternak, pemerintah seharusnya lebih mengutamakan perlindungan terhadap peternak rakyat yang selama ini menjadi penopang ketahanan pangan nasional.
“Pertanyaannya sederhana, mengapa harus mendatangkan investor asing jika peternak rakyat Indonesia sudah mampu memenuhi kebutuhan telur nasional? Jangan sampai negara justru lebih sibuk memberikan karpet merah kepada asing daripada melindungi peternak yang selama ini menjaga pasokan pangan bangsa,” kata I Ketut Suwendra, dikutip Kamis (4/6/2026).
Suwendra menilai kebijakan membuka ruang investasi asing di sektor peternakan ayam petelur tidak memiliki urgensi yang kuat. Ia menegaskan bahwa kemampuan produksi peternak dalam negeri saat ini sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan konsumsi nasional tanpa harus bergantung pada pihak luar.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), produksi telur ayam ras nasional pada 2025 mencapai sekitar 6,53 juta ton, sementara kebutuhan nasional berada di kisaran 6,36 juta ton. Dengan kondisi tersebut, Indonesia masih mencatat surplus produksi telur sekitar 171 ribu ton.
Menurut Suwendra, data tersebut menjadi bukti bahwa peternak ayam petelur nasional telah mampu menopang kebutuhan masyarakat. Karena itu, alasan menghadirkan investor asing dengan dalih peningkatan investasi maupun alih teknologi dinilai tidak relevan dengan kondisi riil di lapangan.
“Kalau produksi nasional sudah surplus, lalu apa urgensinya membuka pintu bagi peternak asing? Jangan menggunakan alasan alih teknologi untuk menutupi kebijakan yang justru berpotensi melemahkan peternak rakyat. Peternak Indonesia tidak kalah dalam hal teknologi, kualitas maupun produktivitas,” ujarnya.
Lebih lanjut, Suwendra menjelaskan bahwa persoalan utama yang dihadapi peternak ayam petelur saat ini bukan terletak pada kemampuan produksi ataupun penguasaan teknologi. Tantangan terbesar justru berada pada tingginya biaya produksi serta lemahnya perlindungan terhadap harga jual telur di pasaran.
Karena itu, ia menilai semangat swasembada pangan yang menjadi bagian dari program Presiden harus diwujudkan melalui kebijakan yang mampu menjaga stabilitas harga telur dan menjamin ketersediaan bahan baku pakan ternak dengan harga yang terjangkau.
“Yang dibutuhkan peternak rakyat bukan investor asing. Yang mereka perlukan adalah harga telur yang layak, harga jagung dan bahan baku pakan yang terjangkau, serta keberpihakan pemerintah dalam menjaga keseimbangan pasar,” tuturnya.
Suwendra juga mengingatkan agar kedaulatan pangan nasional tidak diserahkan kepada pemilik modal besar yang berpotensi menguasai rantai produksi pangan. Menurutnya, pemerintah perlu segera mengambil langkah konkret untuk menstabilkan harga sekaligus memperluas akses pasar bagi peternak rakyat.
“Jangan sampai kita menjadi antek-antek asing yang secara tidak sadar ikut menjajah rakyat sendiri melalui kebijakan yang tidak berpihak kepada peternak nasional. Kedaulatan pangan harus dibangun dari kekuatan peternak rakyat, bukan dari ketergantungan kepada pihak luar,” pungkasnya.
