Jabar Dapat Nilai D Penanganan COVID-19 se-Indonesia, Ini Respon DPRD
Detiktoday.com – Pemerintah pusat menyampaikan penilaian terhadap pengendalian pandemi virus Corona tingkat provinsi. Nilai kualitas pengendalian pandemi berkisar antara nilai paling baik yaitu A, sampai paling buruk yaitu E. Hasilnya, penanganan COVID-19 di Jabar diganjar nilai D oleh pemerintah pusat.
Penilaian terhadap penanganan pandemi itu disampaikan Wakil Menteri Kesehatan Dante Saksono Harbuwono saat rapat dengan Komisi IX DPR RI, Kamis (27/5). Turut ditampilkan slide show mengenai penilaian kualitas pengendalian pandemi. Kualitas pengendalian pandemi itu dinilai berdasarkan laju penularan dan level kapasitas respons.
Dalam slide show tersebut, juga disampaikan keterangan bahwa peningkatan transmisi komunitas perlu ditanggapi dengan penguatan kapasitas respon, yaitu 3T (testing, tracing, treatment). Data yang dipaparkannya berasal dari minggu epidemiologi ke-20 atau 16-22 Mei 2021.
Anggota DPRD Jabar Weni Dwi Aprianti, S.Ab angkat bicara soal itu. DPRD Jawa Barat menilai masih banyak pekerjaan rumah (PR) yang harus diselesaikan Pemprov Jabar.
“Saya kira, terus terang sampai saat ini masih banyak PR ya Jabar ini yang belum selesai,” ujar Weni, saat dikonfirmasi, Senin 07/06/2021.
Weni menambahkan, adanya jarak yang besar antara daerah di perkotaan dengan di luar perkotaan. Faktor ini juga termasuk banyaknya orang yang harus diurus oleh Pemprov Jabar.
“Ini jadi faktor utama dan gugus tugas pun harus sangat cermat di sini karena yang diurus banyak. Karena penduduk terpadat. Sementara Covid ini penyakit, yang tanda petiknya, tergantung pergerakan orang. Sementara Jabar ini pergerakannya paling padat se-Indonesia,” ucapnya.
“Orang yang ke Jakarta, ke Jabar itu jutaan orang setiap hari. Kan penyakit itu dengan carrier-nya dengan pembawanya. Kemudian dengan kemarin mudik dilarang apapun, karena enggak akan bisa, banyak bocor kemana-mana. Jadi memang ini kombinasi banyak faktor,” tuturnya.
Disinggung perihal sarpras, menurutnya, masih ada ketimpangan sarana dan prasarana untuk wilayah perkotaan dan juga di pinggiran atau pelosok.
“Bicara faktor keterbatasan sarana. Ketika di kota bisa bicara tempat tidur banyak. Tidak seharusnya termasuk Garut selatan dan lain-lain. Penanganan kasus positif Covid-19 harus menyeluruh sampai di selatan Jabar, bagaimana Garut selatan, Cianjur selatan sampai Sukabumi itu jumlah sarana prasarana juga sangat terbatas,” ujar Legislator PDI Perjuangan asal dapil Jabar IV Kabupaten Cianjur ini.
Atas hal itu, terkait penilaian dari Menteri Kesehatan, Weni meminta agar Pemprov Jabar mengevaluasi secara menyeluruh.
“Segera lakukan evaluasi menyeluruh. Gugus tugas harus melengkapi semua kekurangan kemudian mencari solusinya,” tukasnya.
Ketika kapasitas respons tidak mampu mengatasi laju penularan maka diperlukan pembatasan kegiatan masyarakat.
