Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi XII DPR RI, Sigit Karyawan Yunianto, mengkritik keras minimnya alokasi program energi baru terbarukan (EBT) serta belum meratanya fasilitas kelistrikan di wilayah Kalimantan.
Padahal, data pemerintah menunjukkan masih ada sekitar 10.068 lokasi di Indonesia yang belum menikmati listrik pada tahun 2026. Sigit menyayangkan absennya program EBT di wilayah Kalimantan.
Menurutnya, kondisi tersebut sangat ironis mengingat Kalimantan merupakan salah satu lumbung sumber daya alam (SDA) terbesar di Indonesia.
“Kok di 2026 ini EBT tidak ada program masuk ke sana (Kalimantan). Jadi itu perlu digarisbawahi. Kita penghasil sumber daya alam tetapi tidak dipikirkan program pemerintah untuk wilayah Kalimantan,” ujar Sigit dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi XII DPR RI di Gedung Nusantara I, Senayan, Jakarta, Kamis (4/6).
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Rapat tersebut dihadiri oleh Dirjen Ketenagalistrikan, Dirjen EBTKE Kementerian ESDM, dan Direktur Utama PT PLN (Persero).
Dalam rapat tersebut, Sigit mempertanyakan peta jalan (roadmap) pemerintah dalam memanfaatkan potensi lokal seperti bioenergi sawit dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Mengingat tantangan geografis Kalimantan yang sulit dijangkau jaringan transmisi, ia mendesak pemerintah memperjelas strategi ke depan, apakah akan menggunakan perluasan jaringan (grid), mini grid, atau PLTS individual berbasis baterai.
Ia juga mengingatkan pemerintah dan PLN agar menjamin keberlanjutan operasional proyek yang telah dibangun. Sigit mencontohkan adanya proyek PLTS di Desa Lawang Tawang, Kecamatan Mandau Talawang, yang kini mangkrak karena persoalan perawatan.
“Pembangkitnya itu ada. Namun, karena tidak ada yang menjamin keberlanjutan operasionalnya, sekarang ini sudah mangkrak dan masyarakat tidak dapat menikmati listrik kembali,” katanya.
Lebih lanjut, Sigit meminta adanya koordinasi intensif terkait pembagian 24 lokasi program Listrik Desa (Lisdes) di daerah pilihannya (dapil) Kalimantan Tengah. Ia menekankan bahwa ketiadaan akses listrik di wilayah pedalaman telah melumpuhkan sektor-sektor krusial.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Kalau listrik belum masuk, itu akan berpengaruh pada pendidikan dan layanan kesehatan karena aksesnya tertutup semua. Jadi tolong menjadi atensi khusus, jangan ditinggalkan,” tegasnya.
Selain masalah pasokan energi, Sigit menyoroti rumitnya birokrasi lintas sektoral yang sering kali menghambat pembangunan infrastruktur kelistrikan di area sungai besar Kalimantan. Koordinasi yang berbelit dengan instansi lain, seperti Kementerian Perhubungan, dinilai sering mengorbankan hak warga untuk mendapatkan listrik.
Sebagai solusi, ia meminta Dirut PLN mencari inovasi teknis agar jalur transmisi tidak berbenturan dengan jalur transportasi kapal tongkang batu bara.
“Secara teknis, PLN kalau bisa menerapkan kabel di bawah sungai supaya tidak mengganggu transportasi air. Karena di sana sungainya besar-besar, jangan disamakan dengan daerah lain. Listrik ini sudah menjadi kebutuhan pokok, daerah di luar Pulau Jawa jangan sampai ditinggalkan,” pungkas Sigit.
