Detiktoday.com, PALI – Jeritan emak-emak dan UMKM PALI soal langka & mahalnya elpiji 3 kg seolah jadi angin lalu. Disperindag PALI akhirnya buka suara Kamis (11/6/2026) lewat Kadisperindag Ida Martini, usai didesak publik dan sempat ‘prank’ awak media dengan ketidakhadiran di kantor.
Bukannya beri solusi tegas, Ida justru posisikan dinasnya sebagai institusi tak berdaya hadapi sengkarut tata niaga gas melon.
“Kami Cuma Pengawas, Tidak Punya Taji”
Dengan nada defensif, Ida Martini tegaskan Disperindag hanya pengawas tanpa wewenang tindak agen atau pangkalan nakal.
“Fungsi kami dikasih ini cuma sebagai pengawas. Tidak ada wewenang untuk menindaklanjuti, tidak ada wewenang untuk yang lain-lain,” ucap Ida, klarifikasi soal ketidakhadiran sebelumnya dengan dalih urus inflasi di Palembang.
Pernyataan ini seolah legitimasi ketidakmampuan Pemda kendalikan harga. Ida akui pihaknya tidak punya ‘taji’ dan ‘pengakuan’ untuk bertindak di lapangan. “Pengawas pun tidak punya taji, tidak punya pengakuan,” lanjutnya.
“Kami Butuh Bukti”: Dalih Klasik di Tengah Penderitaan
Saat ditanya maraknya pangkalan jual di atas HET, Ida justru seolah ‘nodong’ wartawan cari bukti. Ia ngaku bingung karena minim laporan resmi masuk.
Padahal keluhan warga sudah jadi rahasia umum. Soal pangkalan bawa stok keluar jalur resmi, Ida berkelit tidak bisa cuma dengar “kata si A, si B, si C” tanpa bukti fisik.
“Kami tidak bisa kata si A, kata si B, kata si C. Kalau kawan-kawan media ada bukti, bahwa memang pangkalan ini yang jual-jual keluar… kami tidak bisa menindaklanjuti kalau pangkalan ini,” ujarnya pasrah.
Lempar Tanggung Jawab, Sistem Distribusi Disebut Tak Jalan
Ida klaim sudah komitmen dengan agen untuk tindak pangkalan nakal. Tapi fakta lapangan: gas tetap langka, harga di masyarakat tetap melambung. Ia sebut sistem distribusi seperti tidak berjalan.
Ditanya tindakan nyata, Ida berlindung di balik prosedur birokrasi & keterbatasan wewenang. Ia dalih sedang coba kerja sama pihak terkait, tapi belum ada hasil konkret dirasakan rakyat.
Jeritan Rakyat Terabaikan: Untuk Siapa Kursi Jabatan?
Sikap ‘cuci tangan’ Disperindag PALI picu amarah publik. Rakyat menjerit elpiji susah & mahal, tapi Pemda yang diharapkan mengayomi justru ngaku tidak berdaya.
Pertanyaan besar: Jika Disperindag sebagai pengawas saja tidak punya taji dan cuma nunggu bola sambil lempar tanggung jawab ke media, lantas untuk siapa kursi jabatan itu diduduki? Rakyat PALI tidak butuh alasan inflasi atau ketidakberdayaan. Rakyat butuh elpiji mudah didapat dengan harga wajar.
Sintesis Penderitaan: Konfirmasi Investigasi
Pengakuan pahit ini konfirmasi akumulasi laporan investigasi tim wartawan selama ini. Rangkaian berita soal elpiji langka & harga melonjak konsisten gambarkan penderitaan emak-emak & UMKM PALI yang tercekik stok & harga.
Investigasi sebelumnya berulang tanya: ke mana hati nurani & aksi nyata eksekutif, legislatif, yudikatif yang terkesan tutup mata? Ketidakhadiran pejabat, dalih dinas luar, minimnya tindakan tegas ke agen-pangkalan nakal bukan sekadar lalai birokrasi, tapi cermin ketiadaan keberpihakan pada yang rentan.
Kini, setelah desakan agar APH lakukan OTT mafia gas melon, respon Disperindag yang merasa ‘dikerjai’ keadaan makin tambah kecewa publik. Rakyat PALI tidak butuh retorika. Mereka butuh tindakan konkret agar gas melon tersedia harga wajar.
Disperindag PALI di persimpangan: tetap sembunyi di balik regulasi, atau berani seret mafia gas melon yang nyata sengsarakan warga.
