Detiktoday.com — Anggota DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, menyoroti pentingnya penguatan legalitas dan kelengkapan administrasi dalam pengelolaan TPPAS Sarimukti. Hal tersebut disampaikan saat kunjungan lapangan Komisi I DPRD Jabar ke fasilitas pengolahan sampah regional tersebut, Rabu (11/2).
Kunjungan kerja ini melibatkan sejumlah perangkat daerah, termasuk perwakilan Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Barat. Agenda utama pertemuan adalah memastikan seluruh dokumen perizinan operasional TPPAS Sarimukti telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Menurut Tuti, keberadaan TPPAS Sarimukti memiliki posisi strategis dalam sistem pengelolaan sampah di kawasan Bandung Raya. Oleh karena itu, aspek perizinan tidak boleh dipandang sebagai formalitas semata, melainkan sebagai fondasi tata kelola yang akuntabel dan berkelanjutan.
“Legalitas administrasi harus jelas dan lengkap. Ini menyangkut kepastian hukum sekaligus bentuk tanggung jawab pemerintah terhadap masyarakat dan lingkungan,” ujar Tuti di sela-sela peninjauan.
Ia menjelaskan, sejumlah dokumen penting seperti izin lingkungan, persetujuan teknis, hingga dokumen analisis dampak lingkungan (AMDAL) perlu dipastikan status dan masa berlakunya. Evaluasi berkala, kata dia, menjadi langkah preventif untuk menghindari potensi persoalan hukum maupun administratif di masa mendatang.
Komisi I DPRD Jabar juga menekankan pentingnya sinkronisasi data antarinstansi agar tidak terjadi tumpang tindih kewenangan. Tuti menilai koordinasi yang solid antarperangkat daerah akan mempercepat proses pembenahan dan meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah regional.
Selain aspek administratif, Tuti mengingatkan bahwa pengawasan terhadap fasilitas pengolahan sampah harus tetap memperhatikan dampak sosial dan lingkungan bagi warga sekitar. Transparansi informasi kepada publik dinilai penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan TPPAS Sarimukti.
“Fasilitas ini melayani beberapa daerah, sehingga tata kelolanya harus menjadi contoh yang baik. Jangan sampai ada kekurangan administratif yang justru menghambat operasional atau menimbulkan polemik,” katanya.
Kunjungan tersebut merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD terhadap kebijakan dan program pemerintah daerah. Tuti menegaskan komitmen DPRD untuk terus mengawal pembenahan tata kelola pengelolaan sampah, termasuk memastikan seluruh proses perizinan terdokumentasi secara tertib dan transparan.
Ia berharap, melalui evaluasi menyeluruh dan koordinasi lintas sektor, pengelolaan TPPAS Sarimukti dapat berjalan lebih optimal, memiliki kepastian hukum yang kuat, serta mampu memberikan pelayanan yang efektif dan ramah lingkungan bagi masyarakat Jawa Barat.
Leave a comment