Hal serupa berlaku untuk Koperasi Merah Putih, Danantara, dan Danantara Sumber Daya Indonesia (DSI). Koperasi Merah Putih harus berfungsi sebagai agregator produksi yang menurunkan biaya transaksi, bukan sekadar papan nama kelembagaan. Sementara itu, intervensi tata niaga lewat Danantara harus berfokus pada perbaikan rantai pasok dan nilai tambah yang transparan.
Terkait DSI, menurut Yossi negara memiliki alasan ekonomi untuk memperbaiki tata niaga komoditas strategis, menutup celah under-invoicing, meningkatkan nilai tambah, dan memastikan sumber daya alam memberi manfaat lebih besar bagi rakyat. “Namun, intervensi tersebut harus memberi kepastian, bukan menambah ketidakpastian,” kata dia.
Jaga Tiga Kredibilitas
Great Institute menilai pemerintah perlu menjaga tiga kredibilitas sekaligus. Pertama, kredibilitas fiskal, yaitu memastikan program besar memiliki prioritas, sumber pembiayaan, dan batas risiko yang jelas.
Kedua, kredibilitas kelembagaan, yaitu memastikan program strategis memiliki tata kelola, indikator kinerja, evaluasi, dan pengawasan terbuka. Sebagaimana yang dilakukan pada program MBG, pemerintah perlu terus memperkuat tata kelola Koperasi Merah Putih melalui sistem pengawasan, pelaporan, dan akuntabilitas yang memadai.
Yossi menjelaskan, berbagai keraguan yang berkembang di masyarakat terkait tata kelola program, termasuk dugaan penyimpangan pengelolaan anggaran, perlu segera diklarifikasi melalui investigasi yang independen, transparan, dan berbasis fakta. “Keterbukaan hasil investigasi oleh institusi yang berwenang merupakan prasyarat penting untuk memperkuat kredibilitas kelembagaan serta menjaga kepercayaan publik terhadap program,” ucap dia.
Ketiga, kredibilitas makroekonomi, yaitu menjaga independensi Bank Indonesia, stabilitas rupiah, dan koordinasi fiskal-moneter tanpa mengaburkan tanggung jawab masing-masing otoritas. Yossi mengatakan, independensi Bank Indonesia harus dijaga bukan untuk menyenangkan pasar, tetapi untuk melindungi daya beli rakyat.
Disiplin fiskal juga bukan berarti menolak program rakyat, melainkan memastikan program rakyat dapat dibiayai secara berkelanjutan. “Kepastian usaha bukan berarti menyerahkan ekonomi kepada korporasi, melainkan menciptakan lingkungan agar investasi, produksi, ekspor, dan penciptaan kerja dapat berjalan dengan risiko yang terukur,” jelas dia.
Great Institute memandang bahwa ketegangan antara agenda pembangunan nasional dan dinamika pasar global merupakan realitas yang tidak dapat dihindari. Tantangan Indonesia bukan memilih antara rakyat atau pasar, melainkan memastikan keduanya dapat bekerja saling melengkapi untuk mencapai tujuan konstitusional berupa kesejahteraan rakyat.
Yossi menegaskan, ekonomi Pancasila tidak boleh berhenti sebagai slogan. Ukuran keberhasilannya terletak pada kemampuannya menghasilkan pertumbuhan yang inklusif, menjaga stabilitas ekonomi, dan memperluas kesejahteraan masyarakat. “Pada akhirnya, kualitas implementasi yang bersih dari korupsi, akuntabel, transparan, dan patuh pada hukum akan jauh lebih menentukan arah perekonomian Indonesia ke depan,” pungkas dia.
