Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi VII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Nila Yani Hardiyanti, menegaskan pentingnya memperkuat rantai pasok usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
Langkah ini dinilai krusial untuk menjaga ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian dinamika global.
Nila mengingatkan bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian Indonesia, sehingga pemerintah wajib memberikan perhatian serius, terutama pada aspek keberlanjutan usaha di tingkat akar rumput.
BaCa: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
”UMKM ini salah satu nyawanya ekonomi Indonesia. Tentu tidak mudah menghadapi kondisi hari ini, di mana kita dihadapkan dengan dinamika global dan nilai tukar dolar yang tidak menentu,” ujar Nila kepada wartawan, Kamis (11/6/2026).
Oleh karena itu, Nila menyatakan bahwa Komisi VII DPR RI terus mendorong Kementerian UMKM agar tidak sekadar berfokus pada pelatihan, tetapi juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi para pelaku usaha. Ia mendesak agar keberpihakan anggaran kementerian diarahkan pada pembentukan rantai pasok yang menghubungkan UMKM dengan sektor industri dan proyek pemerintah.
“Teman-teman UMKM tidak hanya ingin dipersiapkan dengan pelatihan dan pembinaan. Mereka menunggu bagaimana pemerintah memfasilitasi agar produk mereka bisa masuk ke dalam rantai pasok industri dan pemerintah,” kata legislator asal daerah pemilihan (dapil) Jawa Timur tersebut.
Nila menambahkan, isu UMKM menjadi aspirasi yang paling kerap ia terima dari konstituennya karena sektor ini bersentuhan langsung dengan hajat hidup masyarakat bawah.
Meski mengapresiasi komitmen Kementerian UMKM dan Badan Standardisasi Nasional (BSN) dalam mendongkrak daya saing produk lokal, Nila mengingatkan bahwa pekerjaan rumah terbesar pemerintah adalah membangun kemandirian UMKM.
BaCa: Ganjar: Saya Tidak Bisa Asal Janji yang Nanti Tak Bisa Dilaksanakan
Ada tiga langkah beruntun yang menurut Nila wajib dikawal oleh pemerintah daerah maupun pusat agar UMKM bisa naik kelas:
– Legalitas Usaha: Membantu pemenuhan izin dan legalitas sebagai langkah awal agar pelaku usaha bisa mengakses fasilitas formal.
– Akses Pembiayaan: Membuka keran permodalan yang ramah dan terbuka bagi pelaku usaha daerah.
– Pelatihan Berkelanjutan: Meningkatkan kapasitas produksi dan manajemen pasca-modal didapatkan.
“Bukan hanya bagaimana menciptakan ekosistem saja, tetapi bagaimana keberlanjutan UMKM ini bisa benar-benar mandiri agar ekonomi kita tidak terus merosot. Dengan legalitas, akses pembiayaan terbuka, dan pelatihan berkala, UMKM daerah akan jauh lebih kuat menghadapi tantangan ekonomi,” pungkas Nila.
