Landak, Detiktoday.com – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa, M.H., secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus melepas petugas pendataan lapangan di wilayah Kabupaten Landak.
Dalam acara yang digelar di Aula Kantor Bappeda tersebut, Karolin menekankan pentingnya sebuah perencanaan pembangunan yang didasari oleh data konkret, bukan sekadar intuisi.
Menurut Karolin, momentum Sensus Ekonomi 2026 yang diinisiasi sebagai program strategis nasional memiliki nilai yang sangat krusial bagi daerah. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi instrumen untuk memetakan struktur ekonomi, memantau kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta menentukan arah intervensi sosial ekonomi bagi masyarakat luas.
Baca: Perjalanan Hidup Ganjar Pranowo Lengkap dengan Rekam Jejak
“Pembangunan suatu daerah tentu tidak dapat berjalan secara optimal jika hanya mengandalkan feeling, perasaan, intuisi, atau perkiraan semata. Perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran harus dilandasi oleh fondasi data yang kuat, akurat, dan mutakhir, atau disebut dengan evidence-based policy atau kebijakan yang berbasis pada data riil,” tegas Karolin.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memotret lanskap aktivitas usaha secara menyeluruh, terutama pasca-dinamika global yang terjadi beberapa tahun terakhir. Melalui data tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui sektor mana saja yang menyerap tenaga kerja dan membutuhkan stimulus, seperti bantuan modal maupun digitalisasi.
“Dengan menyukseskan Sensus Ekonomi, kita sedang mengamankan arah pembangunan Landak satu dekade ke depan agar pertumbuhan ekonomi yang kita capai benar-benar inklusif dan dirasakan dampaknya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Karolin juga secara khusus berpesan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dan seluruh petugas lapangan agar menjaga integritas dan bekerja secara profesional. Ia menegaskan bahwa kebenaran data di lapangan adalah hal yang tidak bisa ditawar.
“Pada akhirnya saya berharap agar BPS melaksanakan tugas ini dengan baik dan sungguh-sungguh menghasilkan data riil di lapangan. Apapun hasilnya, ya kita buka mata dan telinga, karena sesungguhnya data yang jujur merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan di Kabupaten Landak,” pesannya.
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Landak, Fahmi Ali Hasyim Juliansyah, menjelaskan bahwa kegiatan sensus sepuluh tahunan ini telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Pihaknya menerjunkan sebanyak 352 petugas yang akan melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Sensus ini sekarang menjadi program prioritas nasional. Tentu dengan Sensus Ekonomi ini diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan pembangunan di sektor ekonomi, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, di level provinsi maupun di level kabupaten/kota,” jelas Fahmi.
Fahmi juga menambahkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun ini memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan sensus-sensus sebelumnya, dengan peralihan dari pendataan berbasis kertas menjadi aplikasi digital.
“Karena di Sensus Ekonomi tahun 2026 ini, selain kita mendata semua pelaku usaha, kita juga melakukan updating atau pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
Bupati Karolin Canangkan Sensus Ekonomi 2026: Pembangunan Tak Bisa Hanya Andalkan “Feeling”
Landak, Detiktoday.com – Bupati Landak, dr. Karolin Margret Natasa, M.H., secara resmi mencanangkan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 sekaligus melepas petugas pendataan lapangan di wilayah Kabupaten Landak.
Dalam acara yang digelar di Aula Kantor Bappeda tersebut, Karolin menekankan pentingnya sebuah perencanaan pembangunan yang didasari oleh data konkret, bukan sekadar intuisi.
Menurut Karolin, momentum Sensus Ekonomi 2026 yang diinisiasi sebagai program strategis nasional memiliki nilai yang sangat krusial bagi daerah. Data yang dihasilkan nantinya akan menjadi instrumen untuk memetakan struktur ekonomi, memantau kondisi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM), serta menentukan arah intervensi sosial ekonomi bagi masyarakat luas.
“Pembangunan suatu daerah tentu tidak dapat berjalan secara optimal jika hanya mengandalkan feeling, perasaan, intuisi, atau perkiraan semata. Perencanaan pembangunan yang efektif, efisien, dan tepat sasaran harus dilandasi oleh fondasi data yang kuat, akurat, dan mutakhir, atau disebut dengan evidence-based policy atau kebijakan yang berbasis pada data riil,” tegas Karolin.
Lebih lanjut, ia memaparkan bahwa Sensus Ekonomi 2026 akan memotret lanskap aktivitas usaha secara menyeluruh, terutama pasca-dinamika global yang terjadi beberapa tahun terakhir. Melalui data tersebut, pemerintah daerah dapat mengetahui sektor mana saja yang menyerap tenaga kerja dan membutuhkan stimulus, seperti bantuan modal maupun digitalisasi.
“Dengan menyukseskan Sensus Ekonomi, kita sedang mengamankan arah pembangunan Landak satu dekade ke depan agar pertumbuhan ekonomi yang kita capai benar-benar inklusif dan dirasakan dampaknya secara langsung oleh seluruh lapisan masyarakat,” ungkapnya.
Karolin juga secara khusus berpesan kepada Badan Pusat Statistik (BPS) dan seluruh petugas lapangan agar menjaga integritas dan bekerja secara profesional. Ia menegaskan bahwa kebenaran data di lapangan adalah hal yang tidak bisa ditawar.
“Pada akhirnya saya berharap agar BPS melaksanakan tugas ini dengan baik dan sungguh-sungguh menghasilkan data riil di lapangan. Apapun hasilnya, ya kita buka mata dan telinga, karena sesungguhnya data yang jujur merupakan salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan di Kabupaten Landak,” pesannya.
Baca: Sambut Bulan Bung Karno, Ganjar Ajak Generasi Muda
Sementara itu, Kepala BPS Kabupaten Landak, Fahmi Ali Hasyim Juliansyah, menjelaskan bahwa kegiatan sensus sepuluh tahunan ini telah ditetapkan sebagai prioritas nasional. Pihaknya menerjunkan sebanyak 352 petugas yang akan melakukan pendataan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.
“Sensus ini sekarang menjadi program prioritas nasional. Tentu dengan Sensus Ekonomi ini diharapkan menjadi dasar bagi pembuat kebijakan pembangunan di sektor ekonomi, baik di pemerintah pusat maupun di pemerintah daerah, di level provinsi maupun di level kabupaten/kota,” jelas Fahmi.
Fahmi juga menambahkan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi tahun ini memiliki pendekatan yang sedikit berbeda dibandingkan sensus-sensus sebelumnya, dengan peralihan dari pendataan berbasis kertas menjadi aplikasi digital.
“Karena di Sensus Ekonomi tahun 2026 ini, selain kita mendata semua pelaku usaha, kita juga melakukan updating atau pemutakhiran kondisi sosial ekonomi masyarakat,” pungkasnya.
