Jakarta, Detiktoday.com – Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Alex Indra Lukman, mendesak pemerintah segera merealisasikan tambahan anggaran sebesar Rp8,4 triliun yang diajukan Kementerian Kehutanan untuk mempercepat pemulihan kawasan hutan di daerah rawan bencana seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Menurutnya, kebutuhan anggaran tersebut sangat mendesak mengingat kerusakan hutan yang terus terjadi dan tingginya risiko bencana hidrometeorologi di wilayah Sumatera.
“Sampai Mei 2026 ini, tambahan anggaran itu masih belum direalisasi. Artinya, upaya perbaikan kawasan hutan di daerah bencana, masih belum bisa dilakukan. Kira-kira, kita ini masih punya hati nurani gak sih membenahi dampak bencana yang telah sebabkan korban jiwa dan kerugian puluhan triliun rupiah,” kata Alex, dikutip Minggu (31/5/2026).
Sorotan tersebut disampaikan Alex saat rapat yang membahas hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, evaluasi pelaksanaan anggaran 2025, serta progres pelaksanaan anggaran 2026. Ia mempertanyakan belum adanya respons pemerintah terhadap usulan tambahan anggaran yang telah diajukan Kementerian Kehutanan sejak Februari 2026.
Menurut Alex, keterlambatan realisasi anggaran berdampak langsung terhadap lambatnya upaya rehabilitasi kawasan hutan di daerah terdampak bencana. Padahal, pemulihan kawasan hutan menjadi langkah penting untuk mengurangi risiko banjir dan tanah longsor yang terus meningkat.
Ia menegaskan bahwa pemulihan daerah terdampak bencana tidak cukup hanya mengandalkan proses alami tanpa intervensi negara. Pemerintah, kata dia, harus hadir melalui kebijakan dan dukungan anggaran yang konkret guna mempercepat rehabilitasi kawasan hutan.
Berdasarkan data Kementerian Kehutanan tahun 2025, angka deforestasi neto di Sumatera mencapai 78.030,6 hektare. Angka tersebut menunjukkan luas lahan yang mengalami deforestasi masih lebih besar dibandingkan lahan hasil reforestasi atau reboisasi.
Alex menilai kondisi itu berkorelasi dengan meningkatnya tren bencana hidrometeorologi dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) periode 2008–2025 mencatat kejadian banjir dan tanah longsor terus mengalami peningkatan, dari 780 kejadian pada periode 2008–2013 menjadi 882 kejadian pada 2014–2019, dan melonjak menjadi 4.779 kejadian pada periode 2020–2025.
“Sebagai warga negara yang Pancasilais, saya meyakini kita semua, berdoa setiap setiap hari, setiap saat. Tapi, negara ini tak cukup diurus dengan doa saja,” tegas Politisi Fraksi PDI Perjuangan tersebut.
Alex juga mengingatkan pentingnya langkah nyata pemerintah dalam memulihkan kawasan hutan di wilayah terdampak bencana agar risiko bencana serupa tidak terus berulang di masa mendatang.
“Jika tak ada upaya intervensi negara untuk pemulihan hutan di daerah yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara dan Sumatera Barat, sama saja kita menunggu takdir malapetaka berikutnya,” pungkasnya.
