Jakarta, Detiktoday.com – Anggota Komisi XII dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Dr. (H.C) Drs. Cornelis, M.H menghadiri Rapat Paripurna ke-18 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2025–2026 pada Selasa (12/05/2026) di Gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.
Dalam sidang tersebut, Cornelis memberikan perhatian terhadap tiga poin penting yang disampaikan Ketua DPR RI, Puan Maharani.
Pertama, Cornelis menyoroti pentingnya penyelesaian persoalan pertambangan ilegal dan konflik agraria secara komprehensif. Sebagai mantan Gubernur Kalimantan Barat dua periode, ia dikenal konsisten memperjuangkan hak-hak masyarakat adat serta penyelesaian konflik agraria di daerah.
Baca: 9 Prestasi Mentereng Ganjar Pranowo Selama Menjabat Gubernur
“Persoalan pertambangan ilegal dan konflik agraria harus menjadi perhatian serius. Bertahun-tahun saya menghadapi persoalan ini. Oleh sebab itu, negara harus hadir melindungi masyarakat dan memastikan pengelolaan sumber daya alam dilakukan secara adil serta berpihak kepada rakyat,” tegas Cornelis.
Selain itu, Puan juga meminta pemerintah menambah kuota BBM serta LPG ke daerah-daerah guna mencegah kelangkaan energi yang berdampak langsung terhadap masyarakat, khususnya nelayan dan pelaku UMKM.
Pandangan tersebut dinilai sejalan dengan perhatian Cornelis yang selama ini berulang kali menekankan pentingnya pemerataan distribusi energi hingga ke wilayah perbatasan, pedalaman, dan kawasan 3T agar masyarakat kecil tidak menjadi korban akibat gejolak energi maupun lemahnya distribusi.
“Mulai dari saat menjadi gubernur hingga sekarang menjadi anggota DPR RI, saya sudah puluhan tahun meminta penambahan kuota BBM beserta pembangunan storage di Kalimantan Barat, namun hingga kini belum terealisasi secara maksimal. Jangan sampai nelayan, petani, dan pelaku UMKM di daerah kembali kesulitan mendapatkan BBM maupun LPG. Pemerintah harus memastikan distribusi energi berjalan lancar dan tepat sasaran sampai ke daerah-daerah terpencil,” ujar Cornelis.
Baca: Kisah Unik Ganjar Pranowo di Masa Kecilnya untuk Membantu Ibu
Dalam masa persidangan ini, DPR RI bersama pemerintah juga akan melaksanakan pembahasan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) Tahun 2027.
Sejalan dengan pandangan Puan, Cornelis menegaskan bahwa pembangunan nasional tidak boleh hanya terlihat pada angka pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus benar-benar dirasakan masyarakat hingga ke daerah, termasuk wilayah perbatasan dan kawasan terpencil. Menurutnya, stabilitas energi dan keberpihakan terhadap ekonomi rakyat kecil menjadi bagian penting dalam menjaga daya tahan nasional di tengah tekanan global.
“Pertumbuhan ekonomi harus dirasakan rakyat, bukan hanya terlihat di angka statistik. Yang paling penting adalah lapangan kerja tersedia, daya beli masyarakat terjaga, dan ketimpangan sosial dapat ditekan,” kata Cornelis.
