Detiktoday.com – Komisi I DPRD Provinsi Jawa Barat melakukan pembahasan terkait pendataan dan evaluasi pengelolaan aset daerah bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Jawa Barat. Kegiatan tersebut dilaksanakan pada Rabu, 14 Januari 2026, bertempat di kantor BPSDM Provinsi Jawa Barat, Kota Cimahi.
Agenda ini merupakan bagian dari pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD guna memastikan aset milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat dikelola secara tertib, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi difokuskan pada kelengkapan inventaris aset, pemanfaatan fasilitas, serta kesesuaian tata kelola aset dengan regulasi perundang-undangan.
Anggota Komisi I DPRD Jawa Barat dari Fraksi PDI Perjuangan, Tuti Turimayanti, menekankan bahwa pendataan aset daerah harus dilakukan secara komprehensif dan berkesinambungan. Ia menyebut, pengelolaan aset yang baik akan berpengaruh langsung terhadap efektivitas kinerja perangkat daerah serta efisiensi penggunaan anggaran.
“Pengelolaan aset tidak boleh hanya dipandang sebagai urusan administrasi. Lebih dari itu, aset harus benar-benar dimanfaatkan untuk menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi,” ujar Tuti.
Menurutnya, BPSDM memegang peran penting dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara di Jawa Barat. Oleh sebab itu, seluruh aset yang dimiliki, mulai dari gedung, fasilitas pelatihan, hingga sarana pendukung lainnya, perlu tercatat secara akurat dan digunakan secara optimal.
Tuti juga menyoroti pentingnya evaluasi rutin guna mencegah berbagai persoalan aset, seperti ketidaksesuaian data, fasilitas yang tidak termanfaatkan, maupun potensi penyalahgunaan aset.
“Kami di Komisi I berkomitmen untuk terus mengawal tata kelola aset daerah agar berjalan sesuai prinsip akuntabilitas dan transparansi,” tegasnya.
Dalam forum tersebut, jajaran BPSDM Provinsi Jawa Barat memaparkan kondisi terkini pengelolaan aset beserta langkah-langkah pembenahan yang telah dilakukan dan direncanakan ke depan. Komisi I DPRD Jawa Barat pun memberikan sejumlah catatan serta rekomendasi sebagai bahan perbaikan pengelolaan aset di masa mendatang.
Melalui evaluasi ini, diharapkan pengelolaan aset Pemerintah Provinsi Jawa Barat, khususnya di lingkungan BPSDM, dapat semakin profesional, tertib, dan mampu mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan berkualitas di Jawa Barat.
Leave a comment