Panggung politik Irak kembali diramaikan oleh sosok lama yang tak pernah benar-benar pergi: Nouri al-Maliki. Bagi Amerika Serikat, namanya membangkitkan kecemasan strategis; bagi Iran, ia justru dianggap peluang untuk memperkokoh pengaruh regional.
Di usia 75 tahun, mantan perdana menteri dua periode itu kembali masuk bursa calon pemimpin Irak. Jika upaya ini berhasil, arah politik Baghdad dikhawatirkan akan semakin condong ke Tehran—sebuah kemungkinan yang membuat Washington menaikkan tensi dan bersiap mengambil langkah penyeimbang.
Riwayat politik al-Maliki berjalan seiring dengan perjalanan getir Irak modern. Ia adalah bagian dari generasi awal Partai Dawa Islam, kelompok Syiah yang lama ditekan rezim Saddam Hussein. Puluhan tahun ia habiskan di pengasingan, terutama di Suriah dan Iran, masa yang bukan hanya membentuk pandangan ideologisnya, tetapi juga mempererat jejaring politik dengan Tehran.
Setelah invasi AS pada 2003 menjungkirbalikkan struktur kekuasaan lama, al-Maliki memanfaatkan kekacauan transisi untuk menanjak ke pusat kekuasaan. Pada 2006 ia ditunjuk sebagai perdana menteri dan mempertahankan jabatan tersebut hingga 2014—sebuah periode panjang yang meninggalkan jejak mendalam.
Masa kepemimpinannya dibayangi konflik sektarian yang brutal, menguatnya kelompok milisi, serta merosotnya kepercayaan publik terhadap negara. Kebijakan yang terpusat dan pendekatan keras terhadap proses de-Baathifikasi dituding memperlebar jurang dengan komunitas Sunni. Kondisi ini, menurut para pengkritik, menjadi lahan subur bagi ekstremisme yang akhirnya melahirkan ISIS.
Namun narasi itu tidak sepenuhnya tunggal. Di mata sebagian pendukung Syiah, al-Maliki tetap dilihat sebagai figur kuat yang mampu menjaga negara dari disintegrasi di tengah tekanan internal dan eksternal.
Alasan AS Bersikap Konfrontatif
Kekhawatiran utama Washington berakar pada meningkatnya peran Iran. Bagi AS, kebangkitan kembali al-Maliki identik dengan menguatnya cengkeraman Tehran atas kebijakan Irak—baik di bidang keamanan, ekonomi, maupun politik. Hal ini dinilai mengancam kepentingan strategis AS setelah dua dekade keterlibatan mahal di negara tersebut.
Peringatan dari Washington disampaikan secara terbuka. Presiden Donald Trump bahkan menyatakan bahwa AS tidak akan melanjutkan dukungan terhadap Irak jika al-Maliki kembali berkuasa. Ia menilai masa kepemimpinan sebelumnya sebagai periode yang merusak stabilitas dan institusi negara.
Lebih dari sekadar pernyataan politik, AS juga memberi sinyal tekanan ekonomi. Salah satu opsi yang disorot adalah pembatasan akses Irak terhadap rekening pendapatan minyaknya di Federal Reserve New York. Mengingat sekitar 90 persen pemasukan negara bergantung pada ekspor minyak, langkah ini berpotensi menghantam fondasi ekonomi dan memicu gejolak sosial.
Alih-alih melemahkan posisi al-Maliki, tekanan eksternal justru memicu respons nasionalistik. Unjuk rasa muncul di Baghdad, dengan tuntutan agar Amerika Serikat menghentikan campur tangan dalam urusan domestik Irak.
Menariknya, bahkan kelompok yang kritis terhadap al-Maliki pun banyak yang menolak tekanan Washington. Bagi mereka, persoalannya bukan sekadar siapa yang memimpin, melainkan prinsip kedaulatan dan hak rakyat Irak menentukan masa depan sendiri.
Al-Maliki menanggapi tekanan tersebut dengan sikap konfrontatif. Ia menyebut langkah AS sebagai intervensi terang-terangan dan menegaskan hanya akan mundur jika dukungan politik dari koalisi internalnya runtuh.
Kondisi ini memperuncing polarisasi nasional. Satu sisi diwarnai ingatan pahit akan konflik sektarian masa lalu, sementara sisi lain melihat al-Maliki sebagai simbol perlawanan terhadap dominasi Barat.
Kebuntuan Sistem dan Kembalinya Elite Lama
Situasi ini sekaligus membuka kembali kritik terhadap sistem politik Irak pasca-2003. Skema pembagian kekuasaan berbasis identitas—perdana menteri dari Syiah, presiden dari Kurdi, dan ketua parlemen dari Sunni—kerap melahirkan pemerintahan yang rapuh, penuh kompromi, dan rawan korupsi.
Dukungan Koalisi Koordinasi Syiah terhadap al-Maliki memperlihatkan bagaimana elite lama terus mempertahankan pengaruhnya. Di saat yang sama, agenda reformasi struktural, rekonsiliasi nasional, dan pembenahan ekonomi kembali terpinggirkan.
Rusia dan Panggung Global
Di tengah tekanan Amerika, Rusia mengambil posisi berlawanan. Moskow menegaskan dukungan terhadap prinsip non-intervensi dan kedaulatan Irak. Presiden Vladimir Putin memanfaatkan momentum ini untuk memperluas pengaruh Rusia di Timur Tengah sekaligus menampilkan diri sebagai penyeimbang dominasi AS.
Bagi Irak, dinamika ini menyerupai permainan catur geopolitik, di mana kepentingan kekuatan besar bertabrakan dengan realitas politik domestik yang rapuh.
Pada akhirnya, isu kembalinya Nouri al-Maliki melampaui figur personal. Ia mencerminkan dilema mendasar Irak: antara pengaruh Amerika dan kedekatan dengan Iran, antara luka sektarian dan aspirasi nasionalisme, serta antara kedaulatan politik dan ketergantungan ekonomi.
Leave a comment