Detiktoday.com,TULUNGAGUNG — DPRD Kabupaten Tulungagung akhirnya menyetujui Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Tulungagung Tahun Anggaran 2025. Namun, persetujuan tersebut tidak diberikan begitu saja. Sejumlah catatan strategis dan rekomendasi tegas dilontarkan legislatif sebagai bahan evaluasi serius bagi Pemerintah Kabupaten Tulungagung ke depan.
Persetujuan itu disampaikan dalam rapat paripurna penyampaian rekomendasi LKPJ yang digelar di lantai 2 Graha Wicaksana DPRD Tulungagung, Senin (4/5/2026). Dalam forum tersebut, DPRD menyoroti berbagai persoalan mulai dari infrastruktur, pelayanan kesehatan, pendidikan, hingga penguatan ekonomi masyarakat.
Ketua DPRD Tulungagung, Marsono, S.Sos., menegaskan bahwa secara umum DPRD menerima LKPJ yang disampaikan pemerintah daerah. Meski demikian, ia menekankan masih banyak pekerjaan rumah yang wajib segera ditindaklanjuti.
“Pada umumnya kami sepakat untuk menyetujui LKPJ Bupati Tahun Anggaran 2025. Namun ada banyak rekomendasi yang harus dilaksanakan dan menjadi acuan Pemkab dalam mengambil kebijakan ke depan,” tegasnya.
Marsono menjelaskan, pembahasan LKPJ dilakukan secara bertahap mulai dari kajian masing-masing komisi bersama mitra kerja, kemudian dilanjutkan sinkronisasi antara Badan Anggaran DPRD dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Dari hasil pembahasan tersebut, DPRD memberikan sejumlah rekomendasi penting. Salah satu yang menjadi perhatian utama yakni pembangunan dan pemeliharaan infrastruktur, termasuk pemasangan CCTV di titik strategis serta evaluasi penerangan jalan umum (PJU) yang hingga kini masih banyak dikeluhkan masyarakat.
Selain itu, DPRD juga menyoroti tingginya Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) belanja pegawai di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD). Legislator meminta agar anggaran yang tidak terserap tersebut dapat dialihkan untuk kebutuhan yang lebih mendesak dan langsung dirasakan masyarakat, terutama pembangunan infrastruktur.
Tak hanya soal fisik pembangunan, transparansi penggunaan anggaran juga menjadi sorotan tajam. DPRD mendorong agar sistem perencanaan dan pengawasan anggaran diperbaiki agar setiap program benar-benar tepat sasaran dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Pada sektor kesehatan, DPRD menilai capaian Universal Health Coverage (UHC) di Tulungagung yang masih berada di bawah angka 90 persen harus segera ditingkatkan. Ketersediaan obat-obatan hingga sarana dan prasarana layanan kesehatan diminta menjadi perhatian serius pemerintah daerah.
“Masalah pelayanan kesehatan harus ditingkatkan, termasuk pemenuhan sarana prasarana dan ketersediaan obat,” ujarnya.
Persoalan tenaga pendidik juga menjadi perhatian DPRD. Legislator meminta evaluasi terhadap skema Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu, terutama menyangkut kesejahteraan para tenaga pendidik yang dinilai masih perlu ditingkatkan.
“Kami meminta evaluasi terhadap skema PPPK paruh waktu, khususnya terkait kesejahteraan tenaga pendidik,” tambahnya.
Di sektor ekonomi, DPRD mendorong penguatan UMKM, peningkatan investasi daerah, hingga penguatan sektor pertanian sebagai penopang ekonomi masyarakat. Selain itu, DPRD juga menekankan pentingnya integrasi data sebagai dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan efektif.
Sementara itu, Plt Bupati Tulungagung, H. Ahmad Baharudin, S.M., M.M., memastikan seluruh rekomendasi yang disampaikan DPRD akan menjadi perhatian pemerintah daerah.
“Kami akan mempelajari rekomendasi-rekomendasi yang diberikan, termasuk persoalan PPPK paruh waktu tenaga pendidik, capaian UHC dan lainnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, seluruh rekomendasi tersebut akan segera dibahas bersama OPD terkait agar dapat direalisasikan dalam kebijakan dan program kerja pemerintah daerah.
“Kami akan bahas bersama OPD terkait, sehingga rekomendasi dalam rapat paripurna ini bisa dilaksanakan,” pungkasnya.
